BANDUNG,TM.ID: Pernyataan kontroversial Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan bahwa presiden termasuk jajaran kabinet boleh ikut kampanye, ditanggapi oleh Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jabar, Haru Suandharu.
Presiden Jokowi melontarkan statemen tersebut dalam kegiatan bersama Capres 02 Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Jokowi pun menyinggung soal hak demokrasi dan hak politik yang dimilii setiap orang, termasuk presiden serta para menteri, sehingga boleh berkampanye dan memihak calon presiden-wakil presiden. Asalkan, kata Jokowi, pada saat kampanye tidak menggunakan fasilitas negara.
Atas pernyataan Presiden tersebut, Haru Suandharu menegaskan bahwa pada Pemilu 2024 semakin membuka potensi kecurangan lebih besar.
“Potensi kecurangan setiap pemilu juga ada, tapi yang sekarang kayaknya lebih besar, karena pernyataan dari pimpinan tertingginya begitu,” ujar Haru, seusai kegiatan Temu Tokoh di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/1).
Haru bahkan menegaskan bahwa seorang presiden seharunya memegang teguh konstitusi karena keberpihakan secara politik bisa diikuti oleh jajaran di bawahnya, termasuk aparatur sipil negara (ASN).
BACA JUGA: Warga Keturuan Tionghoa Bersatu Dukung AMIN, Ketua DPW PKS Jabar Senang
Sedangkan begitu banyak elemen ASN yang bukan hanya jajaran eksekutif, termasuk juga aparat yudikatif atau penegak hukum. Baahkan tak mustahil aparat penyelenggara pemilu pun bisa mengikuti dalam keberpihakan.
“Sehingga makna ASN harus netral, makna TNI-Polri itu netral, hilang maknanya,” tegas Legislator DPRD Jabar ini.
Oleh sebab itu, haru yang merupakan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) AMIN Jabar ini mengingatkan semua pihak untuk memegang teguh politik yang jujur dan adil.
Termasuk dalam mengedepankan etika, baik dalam berpolitik, berdebat, serta memegang kekuasaan. Sebab, ketika etika diabaikan, maka semua hal menjadi boleh dilakukan, seperti menteri yang boleh menjadi tim sukses.
Padahal, terang dia, di bawah menteri itu adalah ASN. Dengan demikian persoalan akan semakin memperumit kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Mudah-mudahan kita segera semakin waras,” tegas Haru.
(Aak)
