BANDUNG, TEROPONG.ID — Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan (menkeu) oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Center of Economic and Law Studies (Celios) beberkan lima tugas besar Purbaya sebagai menteri baru.
Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai pergantian posisi Menteri Keuangan merupakan kabar positif bagi arah perekonomian Indonesia.
“Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi,” tulis Celios dalam keterangan resmi, Senin (9/8).
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan Purbaya sebagai menteri pengganti Sri Mulyani memiliki sejumlah PR besar yang harus segera diselesaikan.
Pertama, memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah, seperti menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 8%, dan menaikkan PTKP menjadi Rp 7 juta per bulan.
Kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara, dan pajak windfall profit (anomali keuntungan).
Selain itu, Celios mendesak pemberlakuan pajak kekayaan berupa 2% pajak bagi aset orang super kaya untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara
Kedua, efisiensi anggaran wajib dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan, tidak menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.
Kemudian efisiensi perlu di evaluasi ulang karena telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat.
Baca Juga:
Sertijab Menkeu Baru Digelar Hari Ini, Dihadiri Petinggi BI Hingga OJK!
Reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Prabowo, Upaya Pulihkan Kepercayaan Publik?
Ketiga, segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan/ mangrove/karst), dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan).
Keempat, mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan.
Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan (stimulus dan insentif fiskal) yang merugikan keuangan negara. Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit baik laporan keuangan dan dampak yang dihasilkan bagi penyerapan tenaga kerja.
Kemudian, Celios menekankan tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM. Celios juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik.
“Sebagai lembaga riset independen, Celios akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data,” demikian tertulis dalam keterangan tersebut.
(Raidi/Budis)
