BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Aturan larangan study tour bagi sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat, tuai aksi protes dari berbagi pelaku usaha perjalanan wisata.
Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi dinilai berdampak negatif pada sektor pariwisata di daerah tersebut. Oleh karena itu, sebagai aksi protes terhadap kebijakan tersebut, sejumlah asosiasi biro perjalanan sepakat untuk tidak melayani paket wisata ke Jawa Barat.
Ketua Asosiasi Pujawisata eks Karesidenan Pekalongan, Suraji, menyatakan larangan ini menimbulkan kegaduhan di dunia pariwisata dan membatasi pergerakan wisatawan.
“Kami melihat tidak ada pertukaran wisatawan yang seharusnya bisa mendorong pertumbuhan pariwisata. Jika kondisi ini dibiarkan, sektor ini bisa mengalami kemunduran,” ujar Suraji, dikutip Selasa (4/3/2025)
Saat ini, Asosiasi Pujawisata eks Karesidenan Pekalongan menaungi sekitar 46 biro perjalanan. Menurut Suraji, sebelumnya Bandung menjadi salah satu destinasi favorit kedua setelah Yogyakarta dalam paket wisata yang ditawarkan. Namun, dengan adanya kebijakan tersebut, pihaknya memutuskan untuk tidak lagi melayani perjalanan ke Jawa Barat.
“Sebagai bentuk solidaritas terhadap pelaku wisata di Jabar, kami memilih untuk menghentikan layanan wisata ke daerah tersebut,” tegasnya.
Hal serupa juga dilakukan oleh Perhimpunan Biro Perjalanan Eks Karesidenan Banyumas (Pebemas). Ketua Pebemas sekaligus Humas Gabungan Paguyuban Travel Agent Nusantara (Gapatara), H. M. Kardio, menegaskan bahwa langkah ini sudah diterapkan sejak kebijakan KDM mulai berlaku.
“Kami berharap pemerintah bisa duduk bersama dengan pelaku wisata untuk mengevaluasi aturan ini. Efeknya sangat luas, terutama bagi sektor ekonomi dan pariwisata,” katanya.
Kardio mengusulkan agar kebijakan seperti yang diterapkan di Banyumas bisa menjadi contoh.
“Di Banyumas, outing class tetap diperbolehkan tetapi harus menggunakan biro perjalanan bersertifikasi, sehingga faktor keamanan dan kenyamanan tetap terjaga,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Gabungan Tour and Travel (GATTRA) Pemalang, Hadi Sucipto, menilai kebijakan ini bisa menjadi bola salju yang merugikan warga Jawa Barat sendiri. Menurutnya, sektor pariwisata berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah, sehingga aturan yang diterapkan sebaiknya tidak menghambat pergerakan wisatawan.
BACA JUGA:
KCD Pendidikan Wilayah VI Jabar Larang Study Tour, Kecuali Kunjungan Industri SMK
Soal Dedi Mulyadi Larang Study Tour di Jabar, PHRI KBB: Kami Sangat Terpukul
“Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih bijak agar berbagai pihak tidak dirugikan. Jika biro perjalanan terus menarik diri, akses wisata ke Jawa Barat bisa semakin tertutup,” tandasnya.
Melalui adanya aksi protes ini, pelaku usaha wisata berharap ada solusi yang lebih seimbang dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat. Hal demikian, agar sektor pariwisata tetap berjalan tanpa mengabaikan faktor keamanan dan kenyamanan bagi para pelajar.
(Virdiya/Aak)
