BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Simak profil Plt Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin pengganti posisi Hasyim Asyiari yang terjerumus kasus tak bersusila terhadap CAT, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Luar Negeri Den Hag Belanda.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat secara permanen Ketua KPU RI Hasyim Asyiari yang terbukti tak mampu menahan libido seksualnya terhadap CAT.
DKPP menyatakan, Hasyim Asyiari secara sah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam bentuk pelecehan (seksual), pada Rabu (3/7/2024).
CAT sendiri secara terbuka telah menyampaikan pengakuannya di depan publik pada saat putusan DKPP itu dibacakan di Jakarta.
Pelaporan CAT diwakilkan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) dan LBH APIK.
Perwakilan LKBH FHUI Aristo Pangaribuan mengatakan, tindakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Hasyim Asyiari, yakni mendekati, merayu, yang berlanjut ke perbuatan asusila.
Profil Mochammad Afifuddin
Mengutip laman KPU RI, Sebelum diangkat menjadi Plt Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin berstatus sebagai anggota KPU RI periode 2022-2027. Pria yang akrab disapa Afif ini, lahir pada 1 Februari 1980 di Sidoarjo, Jawa Timur.
Sejak mahasiswa, Afif aktif di lembaga intra dan ekstra kampus. Pernah menjadi Presiden Mahasiswa (BEM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2000-2001 dan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Setamat dari UIN (2004), Afif mengabdi di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN membidangi isu Islam dan Demokrasi sambil melanjutkan studi ke Magister Manajemen Komunikasi Politik di UI (2005-2007).
Afif aktif bergulat dalam aktivitas kepemiluan mulai dari menjadi relawan pemantau di TPS pada Pemilu 1999 sampai menjadi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) periode 2013-2015.
Afif pernah menjadi dosen tidak tetap di Jurusan Ilmu Politik, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015-2017. Pada tahun 2017 Afif terpilih sebagai anggota Bawaslu RI dan membidangi Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga.
Beragam upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu dengan mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu, pengawasan tahapan pemilu, sosialisasi kebijakan Bawaslu, serta mempererat hubungan antarlembaga menjadi tugas utamanya hingga berakhir masa purna tugas pada tahun 2022.
Pada akhir masa purna tugas di Bawaslu, ia juga menjalankan tugas sebagai Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ex officio perwakilan dari unsur Bawaslu RI, tahun 2020-2022.
Amanah baru yang diemban sekarang sebagai Anggota KPU RI Periode 2022-2027, selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta Wakil Ketua Divisi Data dan Informasi.
Koordinator Wilayah KPU untuk provinsi: Papua; Kalimantan Barat; Sulawesi Selatan; Lampung; Kepulauan Riau; dan Banten. Serta Wakil Koordinator Wilayah KPU untuk provinsi: Jawa Timur; Sulawesi Utara; Nusa Tenggara Timur; Jambi; dan Riau.
Menurutnya, peningkatan inovasi dan kolaborasi merupakan modal untuk menuju Pemilu 2024 yang lebih demokratis dan berintegritas.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka peraturan KPU, surat edaran, putusan, dan aturan lainnya harus taatterhadap batasan yang diatur di dalam undang-undang.
Pemilu yang efektif, efisien, dan bisa menjangkau seluruh kalangan menjadi tantangan yang harus dijawab oleh penyelenggara pemilu. Dengan segala kompleksitas yang ada, pemilu tetap harus dilaksanakan dengan anggaran yang efisien.
Selain itu, pemilu juga mesti aksesibel bagi semua kalangan, apakah penyandang disabilitas, kaum tua, kelompok marjinal, masyarakat adat, dan sebagainya.
Aktivitas Menulis
Artikel
Sejak mahasiswa Afif aktif menulis artikel dan resensi di beberapa media nasional seperti Kompas, Republika, Gatra, Suara Pembaruan, Koran Jakarta, dll.
- Sejumlah artikel tersebut di antaranya:
- Kampanye Pilkada di Saat Pandemi, Opini Koran Sindo, 05 November 2020
- Antisipasi Covid-19 Klaster Pilkada, Opini Koran Sindo, 16 September 2020
- Pilkada, Pandemi, dan Politik Uang, Opini Jawa Pos, 14 Juli 2020
- Anggaran Pilkada saat Wabah, Opini Bisnis Indonesia, 11 Juli 2020
Buku
- Selain beragam artikel dan resensi, ia juga menulis beberapa buku di antaranya:
- Membangun Demokrasi dari Bawah (PPSDM UIN-TAF; 2007)
- Bersama Masyarakat Memantau Pemilu 2009 (JPPR TIFA; 2009)
- Laporan Pemantauan 10 Daerah (JPPR-TAF: 2011)
- Aksesibilitas Pemilu bagi Penyandang Disabilitas; Pengalaman dari 5 Daerah (JPPR-AGENDA; 2012)
- Menguak Dana Kampanye Pileg 2014 (Tim penulis, JPPR-MSI; 2012)
- Potret Pemilu Akses dalam Pemilu Presiden 2014 di Indonesia: Hasil Pemantauan di 5 Daerah; (JPPR-AGENDA; 2014)
- Panduan Pendidikan Pemilih (tim penulis, JPPR-IFES; 2014)
- Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu; Pengalaman JPPR (Kontributor, Perludem-AEC; 2014)
- Panduan Pemberitaan Pemilu Akses bagi Jurnalis, (JPPR-AGENDA; 2015)
- Pengawasan Pembiayaan Pemilu 2019: Mengatasi Ruang Kosong,
- Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Bawaslu RI. 2019
- Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi
- Pengalaman Bawaslu Melembagakan Siwaslu Pada Pemilu Serentak 2019
- Perihal Pemungutan dan Perhitungan Suara.
- Bawaslu RI 2019; Membela Masyarakat Adat, dalam Buku Mereka yang Rentan & Butuh Pengakuan
- Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur. Media Sahabat Cendikia. 2019
- Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam. PT. Alex Media Komputindo Kompas Gramedia. 2020
- Mengawasi (Pilkada) Masa Pandemi: Catatan Perjalanan, Inovasi, dan Kolaborasi. PT. Quantum Media Aksara, 2021
- Keadilan Pemilu. PT. Rajagrafindo. Persada Rajawali Pers. BAB 2 Pencegahan dan Pengawasan Pemilu pada Pemilu Serentak Tahun 2019. 2022.
(Aak)
