JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menominasikan keponakannya untuk bergabung dalam Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI). Kabar ini mencuat di tengah meningkatnya sorotan publik dan pasar terhadap independensi bank sentral.
Mengutip laporan Yahoo Finance, Senin (19/1/2026), rencana tersebut muncul saat pemerintah dan parlemen tengah membahas rancangan undang-undang yang bertujuan memperkuat peran Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah ini dinilai sensitif karena posisi Dewan Gubernur BI memiliki pengaruh strategis dalam penentuan arah kebijakan moneter, termasuk suku bunga acuan, stabilitas nilai tukar, dan pengendalian inflasi.
Peran Vital Dewan Gubernur BI
Bank Indonesia dijadwalkan menggelar rapat kebijakan moneter bulanan berikutnya pada akhir pekan ini. Dewan Gubernur BI terdiri dari seorang gubernur dan beberapa wakil gubernur, yang masing-masing memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan kebijakan.
Secara tradisional, anggota dewan berasal dari kalangan bankir sentral senior, ekonom, atau mantan eksekutif perbankan, dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR.
Namun, kabar masuknya figur yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan Presiden memicu diskusi luas tentang batas antara otoritas moneter independen dan kepentingan politik.
Dijadwalkan Mulai Bertugas Februari
Sumber yang dikutip Yahoo Finance menyebutkan bahwa sosok yang dimaksud adalah, Thomas Djiwandono yang diperkirakan bakal mulai menduduki jabatan tersebut pada Februari 2026, kecuali terjadi perubahan mendadak di menit-menit terakhir.
Pada tahun lalu, Djiwandono diketahui pernah menghadiri setidaknya satu rapat kebijakan moneter BI sebagai perwakilan Kementerian Keuangan. Namun, kehadirannya saat itu tidak disertai hak suara.
Jika nominasi ini terealisasi, maka Djiwandono akan memiliki posisi formal dalam proses pengambilan keputusan moneter yang selama ini dijaga ketat dari intervensi politik.
Baca Juga:
Dua Kubu Keraton Surakarta Ricuh, Fadli Zon Masuk Pusaran Konflik
Modal Asing Kabur Rp7,71 Triliun, BI Ungkap Tekanan di Awal 2026
Kekhawatiran Independensi Bank Sentral
Kabar ini datang di tengah meningkatnya perhatian investor terhadap kredibilitas dan independensi BI, terutama ketika pemerintah mendorong kebijakan fiskal dan moneter agar lebih sejalan dengan agenda pertumbuhan ekonomi nasional.
Parlemen saat ini tengah membahas regulasi yang memungkinkan bank sentral berperan lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan, sebuah arah kebijakan yang oleh sebagian pelaku pasar dinilai berpotensi mengaburkan garis pemisah antara stabilitas moneter dan kepentingan fiskal.
Sejumlah analis menilai, keterlibatan figur yang dekat dengan pusat kekuasaan dapat menimbulkan persepsi risiko, meski belum tentu berdampak langsung terhadap kebijakan BI dalam jangka pendek.
Pasar Menunggu Kepastian
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Istana maupun Bank Indonesia terkait kabar nominasi tersebut. Pelaku pasar disebut masih menunggu kejelasan apakah langkah ini akan benar-benar diajukan ke DPR atau sekadar wacana awal.
Dalam jangka pendek, fokus investor diperkirakan tetap tertuju pada arah kebijakan suku bunga BI dan stabilitas Rupiah. Namun, dalam jangka menengah, isu tata kelola dan independensi bank sentral berpotensi menjadi faktor yang memengaruhi persepsi risiko Indonesia di mata global.
(Dist)
