JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan, terkait usulan kenaikan dana bantuan bagi partai politik (parpol) belum mendesak dan tidak bijak. Apalagi, usulan muncul saat kebijakan efisiensi pemerintah digaungkan.
“Karena kondisi keuangan negara belum memungkinkan, pemerintah melakukan efisiensi, tiba-tiba kemudian akan ada tambahan untuk dana parpol. Tidak elok di masyarakat,” ujar Said pada wartawan, Rabu (28/5/2025)
Ia tak membantah, jika partainya akan dituntun dari usulan tersebut, mengingat sebagai pemenang pemilu legislatif.
Akan tetapi, menurut Said, mencermati usulan dana bantuan parpol dari Rp 1.000 suara sah menjadi Rp 10.000 per suara, lebih baik ditunda.
BACA JUGA:
Dituding Aliran Dana Judol, PDIP Laporkan Budi Arie
DPR dan MPR Setuju Parpol Kebagian APBN, Yakin Solusi Kurangi Korupsi?
“Nah kalau itu terjadi yang diuntungkan kan pasti, dalam hal ini katakanlah PDI Perjuangan. Karena kami ingin PDI Perjuangan memandangnya tidak seperti itu,” kata Said.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani merespons wacana kenaikan anggaran bantuan partai politik (Parpol). Menurutnya, kenaikan tersebut perlu melihat kemampuan anggaran pendapatan dan biaya negara (APBN) untuk membiayainya.
“Kita harus melihat ke depannya. Apakah kemudian anggaran APBN-nya mencukupi?” ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2025).
Karena itu, ia mengatakan bahwa DPR RI harus melihat kajian terkait hal tersebut. Guna memutuskan kenaikan anggaran bantuan untuk parpol.
“Apakah itu memang bisa dilakukan dengan cepat, kami lihat dulu kajiannya seperti apa,” katanya.
Walaupun demikian, Puan mengatakan bahwa usulan kenaikan anggaran bantuan untuk parpol muncul dengan semangat antikorupsi.
(Saepul)
