JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Aksi unjuk rasa dari para pelaku usaha di sektor pariwisata dari berbagai wilayah mendesak pencabutan kebijakan study tour dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/07/2025).
Meski aksi massa protes itu tumpah, tak membuat Dedi Mulyadi bernisiatif mencabut kebijakan tersebut. Aksi yang melibatkan lebih dari seratus unit bus pariwisata dan sejumlah agen perjalanan tersebut dimulai sejak pagi dan memuncak hingga malam hari. .
Dedi Mulyadi menegaskan, dirinya tidak akan mencabut kebijakan tersebut. Ia menyatakan bahwa larangan ini ditujukan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
Dedi pun menyatakan keheranannya terhadap aksi tersebut. Pasalnya, kebijakan yang ia keluarkan berfokus pada larangan kegiatan study tour sekolah, namun yang turun ke jalan justru para pelaku usaha pariwisata. Ia bahkan menyebut bahwa aksi ini juga didukung oleh asosiasi Jeep dari Yogyakarta.
“Saya sampaikan hari kemarin ada demonstrasi di Gedung Sate, bahkan melakukan blokade jalan di jalan Flyover Pasopasti. Mereka adalah para pelaku jasa usaha kepariwisataan baik penyelenggara travel kemudian sopir bus, pengusaha bus mendesak saya mencabut SK larangan study tour yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK study tour,” kata Dedi, Selasa (22/07/2025).
Ia menyimpulkan, bahwa Dpraktik study tour selama ini lebih menyerupai aktivitas rekreasi ketimbang pendidikan. Hal ini terlihat dari pihak yang mendesak pencabutan larangan justru berasal dari sektor wisata.
BACA JUGA:
Dedi Mulyadi Tanggapi Pemanggilan Polisi: Siap Klarifikasi Resepsi Anak
Farhan: Study Tour Boleh, Asal Tak Jadi Alat Tekanan Akademik
“Yang dilarang adalah kegiatan study tour yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan dengan jelas kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik. Kegiatan rekreasi bisa dibuktikan yang demonstrasi para pelaku jasa kepariwisataan,” katanya.
Dedi juga menyoroti bahwa dukungan terhadap aksi tersebut tidak hanya datang dari warga Jawa Barat. Ia menyebut adanya partisipasi dari asosiasi Jeep di kawasan Gunung Merapi, Yogyakarta, yang berarti aksi tersebut melibatkan massa dari luar provinsi.
“Insyaallah saya Gubernur Jabar akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan,” kata dia.
Ia kembali menegaskan bahwa surat edaran larangan study tour akan terus diberlakukan karena ia berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Kebijakan ini menurutnya bertujuan untuk mengurangi beban biaya yang tidak berkontribusi pada pengembangan karakter siswa maupun pertumbuhan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Panca Waluya.
Selain itu, Dedi mengajak pelaku pariwisata untuk mulai menjajaki potensi pasar di luar lingkungan pendidikan.
“Mudah-mudahan industri pariwisata tumbuh sehingga yang datang wisata orang luar negeri orang yang punya uang yang memang murni memiliki tujuan kepariwisataan dan memiliki berdasarkan kemampuan ekonomi yang dimiliki,” katanya.
“Bukan orang yang memiliki kemampuan pas-pasan dengan alasan studi tur dipaksa piknik atau kalau tidak dipaksa anaknya malu di rumah karena tidak ikut piknik,” pungkasnya.
(Saepul)
