JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan rapat khusus untuk membahas polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak membantah, bahwa Prabowo akan menyiapkan ruang pembahasan terkait isu tersebut bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait.
“Ada pembahasan khusus untuk itu (utang Whoosh),” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Meski demikian, Airlangga belum bisa memastikan waktu pelaksanaan rapat tersebut. Ia menyampaikan bahwa jadwal pembahasan akan ditentukan langsung oleh Presiden Prabowo.
“Nanti pada waktunya (pembahasan dilakukan),” ucapnya.
Untuk diketahui, persoalan utang proyek kereta cepat Whoosh masih menjadi perhatian publik. Total biaya pembangunan proyek ini mencapai US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.500 per dolar AS.
Pembangunan KCJB dimulai sejak tahun 2016 dan rampung pada 2023, dengan mayoritas pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).
BACA JUGA:
Di Tengah Sengkarut Utang Whoosh, Jokowi Justru Sebut sebagai Keuntungan Sosial
Purbaya Respon Pernyataan Jokowi Soal Whoosh: Ada Betulnya Sedikit
Permasalahan utama saat ini terletak pada sumber pembayaran utang besar tersebut, termasuk bunga pinjaman yang diperkirakan mencapai Rp 2 triliun per tahun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa beban utang proyek Whoosh tidak akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, tanggung jawab penyelesaian kewajiban tersebut berada pada Danantara, sebagai badan yang menaungi proyek KCIC.
“Utang Whoosh tidak akan ditanggung oleh APBN,” tegas Purbaya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO BPI Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama pemerintah terus mencari alternatif solusi terbaik untuk penyelesaian utang tersebut.
“Sebetulnya kita akan cari opsi terbaik. Belum tentu pakai itu (APBN) dan kami mengikuti (pemerintah) saja,” ujar Dony seusai bertemu Menkeu Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).
Dalam waktu dekat, tim negosiasi yang terdiri atas perwakilan Danantara dan pemerintah Indonesia dijadwalkan kembali bertolak ke China untuk melanjutkan pembahasan restrukturisasi utang.
Salah satu poin yang menjadi bahan diskusi adalah tawaran pemerintah China untuk memperpanjang tenor pinjaman dari semula 40 tahun menjadi 60 tahun.
Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban pembayaran proyek strategis nasional tersebut tanpa menambah tekanan terhadap keuangan negara.
(Saepul)
