JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — PT Pertamina (Persero) memastikan tidak ada perubahan harga untuk bahan bakar minyak (BBM) subsidi hingga 31 Maret 2026.
Harga Pertalite tetap berada di level Rp10.000 per liter, sementara Biosolar bertahan di Rp6.800 per liter.
Kebijakan ini menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda.
BBM Nonsubsidi Mengikuti Mekanisme Pasar
Untuk BBM nonsubsidi, harga masih mengacu pada penyesuaian terakhir per 1 Maret 2026 berdasarkan formula dari Kementerian ESDM.
Di wilayah Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera, harga Pertamax berada di kisaran Rp12.300–Rp12.900 per liter, sedangkan Pertamax Turbo di rentang Rp13.100–Rp13.650 per liter.
Sementara itu, untuk jenis solar nonsubsidi, Dexlite dipasarkan sekitar Rp14.200–Rp14.800, dan Pertamina Dex berada di kisaran Rp14.500–Rp15.100 per liter.
Perbedaan Harga Antar Wilayah Masih Terjadi
Variasi harga BBM antarwilayah masih menjadi karakter utama distribusi energi nasional.
Di wilayah seperti Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, harga Pertamax tercatat lebih tinggi hingga Rp12.900 per liter.
Sebaliknya, kawasan Free Trade Zone (FTZ) seperti Batam justru menikmati harga lebih rendah, mulai sekitar Rp11.750 per liter.
Sementara itu, wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku, hingga Papua tetap menunjukkan harga yang relatif stabil, meski cenderung lebih tinggi dibanding wilayah barat.
Baca Juga:
Tutup Impor Solar, Prabowo Andalkan Biofuel Sawit B50
Kabar Gembira! Harga Cabai Rawit Merah Turun Serentak di Pasar Induk hingga Pasar Rakyat
Pertamina menegaskan bahwa kebijakan harga saat ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas pasokan dan daya beli masyarakat.
Di tengah volatilitas harga energi global, pemerintah memilih menahan harga BBM subsidi, sementara nonsubsidi tetap fleksibel mengikuti mekanisme pasar.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa tekanan global belum cukup kuat untuk memicu penyesuaian harga dalam waktu dekat, namun tetap menjadi faktor utama yang terus dipantau pemerintah.
(Dist)
