JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID — Peneliti Lembaga Themis Indonesia yang juga dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menyatakan bahwa terdapat kecurangan yang melibatkan aparat negara di Pilkada Jakarta 2024.
Hal itu diutarakannya ketika Lembaga Themis Indonesia menggelar acara launching hasil penelitian berjudul “Pohon Kecurangan Pilkada”.
“Institusi negara terlibat dalam kecurangan Pilkada di Jakarta,Banten dan Jateng. Pola kecurangan pilpres mirip dengan pilkada polanya. Pilkada Jakarta jadi pengecualian karena pemilih sudah berpendidikan. Padahal 12 camat dimutasi sebelum pilkada terkait dengan kepentingan penguasa pusat” kata Feri Amsari dalam acara diskusi Launching hasil penelitian “Pohon Kecurangan Pilkada” di Bakoel Koffie, Cikini,Jakarta Pusat pada (12/12/2024)
Hasil penelitian tersebut secara umum menyatakan penemuannya bahwa terdapat keterlibatan signifikan dua lembaga negara yang melakukan intervensi pilkada di sejumlah darerah. Lembaga ini secara khusus meneliti intervensi di tiga daerah yakni Jakarta, Banten dan Jawa Tengah.
Di Jakarta, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pj Gubernur mengganti 12 camat dengan penduduk 1,578,933 jiwa. Penggantian itu disebut melanggar UU Pilkada pasal 71 ayat 3 yang melarang adanya penggantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan paslon.
“Yang potensial melakukan kecurangan adalah orang yang dekat dengan kekuasaan. Nyatanya malah ada 12 camat yang diubah menjelang hari H (pemcoblosan). Padahal, mutasi minimal 6 bulan sebelum penetapan paslon”, lanjut Feri.
Feri mengatakan bahwa terlepas dari upaya penguasa memorngaruhi Pilkada Jakarta, namun hasilnya tidak efektif. Hal ini karena Feri menilai masyarakat Jakarta sudah lebih berpendidikan.
“Pilkada Jakarta jadi pengecualian (efektifitas penggunaan aparat). Karena pemilih sudah lebih berpendidikan”, lanjut Feri.
Terkait rencana gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan paslon Ridwan Kamil-Suswono yang didukung koalisi penguasa, Feri menyatakan gugatan tersebut memiliki dalil yang lemah.
“Kalau dilihat memang wajar saja ini (gugatan RK-Siswono ke MK) tidak berlanjut, karena dalilnya lemah sekali. Dalil Form C6, pertamakali kalau itu terjadi, itu akan dilakukan di MK dan tidak presisi untuk menjelaskan peralihan suara, jadi nggak masuk akal saya pikir untuk digunakan” pungkas Feri.
Sementara itu senada dengan Feri, pengamat politik FHISIP Universitas Terbuka Insan Praditya Anugrah juga menyatakan bahwa warga Jakarta memiliki literasi politik yang baik. Jakarta merupakan benchmark masyarakat demokrasi dengan budaya politik yang partisipatif dan tidak mudah dimobilisasi.
“Jakarta adalah benchmark masyarakat dengan budaya politik partisipatif yang sukses dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Masyarakat Jakarta memiliki literasi politik yang cukup dan tidak mudah dimobilisasi”, kata Insan pada (12/12/2024).
BACA JUGA: Respon Santai Tim 03 Melihat Tim RK Ajukan Gugatan ke MK di Pilkada Jakarta 2024
Menurut Insan hasil Pilkada menunjukkan bahwa Jakarta adalah benteng terakhir demokrasi Indonesia. Oleh karena itu kita harus menjaganya bersama agar tidak kalah kepada ambisi kekuasaan.
“Jakarta bisa dipandang sebagai benteng terakhir demokrasi Indonesia di tengah daerah-daerah lain yang berhasil diintervensi. Kita harus menyelamatkan Jakarta, jangan sampai benteng terakhir ini tumbang oleh ambisi penguasa”, pungkas Insan.
(Agus Irawan/Usk)
