JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah resmi membubarkan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini terbelit persoalan keuangan kronis. Kebijakan ini diumumkan secara terbuka pada 29 Desember 2023 sebagai bagian dari langkah besar pemerintah dalam menata ulang portofolio BUMN agar lebih sehat dan efisien.
Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Teguh Wirahadikusumah, menyebut keputusan pembubaran telah melalui proses hukum yang sah. Bahkan enam dari tujuh BUMN tersebut sudah memiliki dasar hukum pembubarannya sejak April 2023.
“Proses ini mengacu pada peraturan pemerintah dan sudah berada dalam jalur legal yang tepat,” kata Teguh dalam keterangan pers yang diterima Jumat (9/5/2025).
Berikut adalah tujuh BUMN yang resmi dibubarkan:
- PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
- PT Industri Gelas (Persero)
- PT Kertas Kraft Aceh
- PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
- PT Kertas Leces (Persero)
- PT Istaka Karya (Persero)
- PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN)
Teguh menjelaskan bahwa seluruh perusahaan ini mengalami kesulitan finansial yang serius dan memiliki utang yang tinggi.
“Kondisi mereka sudah berada dalam fase distress, model bisnisnya tidak lagi feasible,” tegasnya.
Nasib Karyawan Terdampak
Pembubaran 7 BUMN ini tak lepas dari kekhawatiran publik mengenai nasib para karyawannya. Menanggapi hal itu, pemerintah mengklaim bahwa hak-hak karyawan tetap akan menjadi prioritas.
Teguh mengatakan, seluruh aset milik BUMN yang dibubarkan akan dijual oleh kurator dan hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban perusahaan, termasuk kepada pegawai.
“Pajak dan pegawai menjadi prioritas utama dalam klaim atas aset perusahaan,” ujar Teguh.
Ia mencontohkan proses penjualan aset PT Merpati Nusantara Airlines yang difokuskan untuk membayar dana pensiun karyawan.
Hal serupa akan diterapkan pada BUMN lainnya, sehingga para mantan pegawai tetap mendapatkan pesangon atau hak pensiun sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Baca Juga:
Heboh di Medsos, Komdigi Bakal Panggil Pihak World APP Pekan Depan!
Tiga Indikator Pembubaran BUMN
Wakil Menteri BUMN sebelumnya telah menyampaikan bahwa terdapat tiga parameter utama dalam mengevaluasi kelayakan suatu BUMN untuk tetap beroperasi:
- Kesehatan keuangan perusahaan
- Kontribusi terhadap perekonomian nasional
- Keberlanjutan model bisnis
Jika sebuah BUMN gagal memenuhi ketiga indikator tersebut, maka opsi pembubaran akan masuk dalam pertimbangan serius pemerintah. Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa tidak semua BUMN bermasalah akan langsung dibubarkan. Ada evaluasi mendalam sebelum keputusan diambil.
Langkah Bersih-bersih Portofolio BUMN
Pembubaran tujuh BUMN ini menjadi bagian dari program restrukturisasi besar-besaran yang dijalankan Kementerian BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menargetkan hanya BUMN yang sehat, efisien, dan relevan dengan kebutuhan nasional yang dipertahankan.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa transformasi BUMN bukan hanya soal mengejar laba, tapi juga menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan bisnis. Dalam jangka panjang, pemerintah berharap portofolio BUMN dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap perekonomian dan tidak menjadi beban APBN.
Transformasi ini juga diharapkan mendorong perusahaan negara menjadi lebih kompetitif, baik di tingkat nasional maupun global.
(Dist)
