Pemerintah Hentikan Bantuan Beras 10 Kg Mulai Hari Ini

Pemkot Bandung mendorong beras jenis SPHP (Stabilitas Pasokan Harga Pangan) untuk masuk ke retail. (Foto: Rizki Iman / Teropong Media)
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menyatakan, pemerintah menghentikan penyaluran bantuan beras 10 kilogram Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai hari ini, Jumat (7/2/2025).

“Bantuan pangan beras yang sedianya dialokasikan untuk Januari dan Februari ditunda terlebih dahulu. Serta SPHP beras dihentikan sementara yang efektif mulai 7 Februari 2025,” kata Arief melalui keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/2/2024).

Menurut Arief, kebijakan tersebut berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bidang Pangan pada 31 Januari 2025.

Bapanas juga telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama Perum Bulog bernomor 31/TS.03.03/K/02/2025 tertanggal 6 Februari.

“Tentu kami di Badan Pangan Nasional menindaklanjuti hasil Rakortas Bidang Pangan, sehingga telah disampaikan surat kepada Bulog untuk menunda bantuan pangan dan SPHP beras. Untuk SPHP beras dihentikan sementara per 7 Februari karena telah berjalan dari Januari,” kata Arief

Bapanas mencatat, lanjut Arief, realisasi SPHP beras sampai 6 Febuari 2025, di tingkat konsumen telah tersalurkan 89,2 ribu ton atau 29,74 persen dari yang dialokasikan 300 ribu ton.

BACA JUGA: Realisasi Impor Beras Capai 2,2 Juta Ton, Bulog Pastikan Stok SPHP Memadai

Arief beralasan, dihentikan sementara bantuan pangan beras karena proses pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

“Kebijakan penundaan ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, agar Bulog bisa fokus melakukan penyerapan panen petani hingga 3 juta ton setara beras dan juga sebagai upaya pemerintah menjaga harga petani selama panen raya yang diperkirakan dari Februari sampai April,” jelasnya.

Tak bisa dipungkiri, kata Arief, program intervensi beras seperti bantuan pangan dan SPHP selama ini telah menjadi instrumen pengendalian inflasi, terutama inflasi volatile food atau inflasi pangan.

“Kami juga ingin meminta kepada para pimpinan daerah dan Satgas Pangan Polri dapat membantu pengawasan upaya penyerapan panen petani oleh pemerintah melalui Bulog. Selanjutnya pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran SPHP beras kapan kembali digulirkan, akan diputuskan dalam Rakortas Bidang Pangan selanjutnya,” ungkapnya.

 

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Sosialisasi dan Edukasi di Bandung, KSEI Sampaikan Perkembangan Terbaru Pasar Modal
Sosialisasi dan Edukasi di Bandung, KSEI Sampaikan Perkembangan Terbaru Pasar Modal
Gensinimpact
Genshin Impact Account: Faktor yang Membentuk Akun Kuat di Era Modern Teyvat
Euro 2024
Prediksi Skor Belgia vs Tunisia, Setan Merah Incar Modal Positif Jelang Piala Dunia
Wujudkan Semangat Connecting Happiness, JNE Raih Penghargaan di Indonesia CSR Awards 2026
Wujudkan Semangat Connecting Happiness, JNE Raih Penghargaan di Indonesia CSR Awards 2026
KDS Perusahaan Tak Peduli Lingkungan Bakal Disegel Demi Penanganan Banjir Tegalluar
KDS: Perusahaan Tak Peduli Lingkungan Bakal Disegel Demi Penanganan Banjir Tegalluar
Berita Lainnya

1

Brace Cristiano Ronaldo Warnai Kemenangan Al Nassr atas Al Gharafa di Liga Champions Asia

2

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

3

Sejumlah Ruko di Pasar Soreang Ambruk, Petugas Lakukan Evakuasi

4

Viral Penembakan Kucing! Ini Hukum Bunuh Kucing Dalam Islam

5

Profil Lengkap Budi Arie Menteri Komunikasi dan Informatika
Headline
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
dadan
Geser Dadan Hindayana, Prabowo Tunjuk Naniek Deyang Jadi Kepala BGN yang Baru
Farhan Utamakan Stabilitas Pelayanan Publik dalam Penataan Kabel Udara
Farhan Utamakan Stabilitas Pelayanan Publik dalam Penataan Kabel Udara