Pemerintah Hentikan Bantuan Beras 10 Kg Mulai Hari Ini

Pemkot Bandung mendorong beras jenis SPHP (Stabilitas Pasokan Harga Pangan) untuk masuk ke retail. (Foto: Rizki Iman / Teropong Media)
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menyatakan, pemerintah menghentikan penyaluran bantuan beras 10 kilogram Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai hari ini, Jumat (7/2/2025).

“Bantuan pangan beras yang sedianya dialokasikan untuk Januari dan Februari ditunda terlebih dahulu. Serta SPHP beras dihentikan sementara yang efektif mulai 7 Februari 2025,” kata Arief melalui keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/2/2024).

Menurut Arief, kebijakan tersebut berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bidang Pangan pada 31 Januari 2025.

Bapanas juga telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama Perum Bulog bernomor 31/TS.03.03/K/02/2025 tertanggal 6 Februari.

“Tentu kami di Badan Pangan Nasional menindaklanjuti hasil Rakortas Bidang Pangan, sehingga telah disampaikan surat kepada Bulog untuk menunda bantuan pangan dan SPHP beras. Untuk SPHP beras dihentikan sementara per 7 Februari karena telah berjalan dari Januari,” kata Arief

Bapanas mencatat, lanjut Arief, realisasi SPHP beras sampai 6 Febuari 2025, di tingkat konsumen telah tersalurkan 89,2 ribu ton atau 29,74 persen dari yang dialokasikan 300 ribu ton.

BACA JUGA: Realisasi Impor Beras Capai 2,2 Juta Ton, Bulog Pastikan Stok SPHP Memadai

Arief beralasan, dihentikan sementara bantuan pangan beras karena proses pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

“Kebijakan penundaan ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, agar Bulog bisa fokus melakukan penyerapan panen petani hingga 3 juta ton setara beras dan juga sebagai upaya pemerintah menjaga harga petani selama panen raya yang diperkirakan dari Februari sampai April,” jelasnya.

Tak bisa dipungkiri, kata Arief, program intervensi beras seperti bantuan pangan dan SPHP selama ini telah menjadi instrumen pengendalian inflasi, terutama inflasi volatile food atau inflasi pangan.

“Kami juga ingin meminta kepada para pimpinan daerah dan Satgas Pangan Polri dapat membantu pengawasan upaya penyerapan panen petani oleh pemerintah melalui Bulog. Selanjutnya pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran SPHP beras kapan kembali digulirkan, akan diputuskan dalam Rakortas Bidang Pangan selanjutnya,” ungkapnya.

 

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
tangerang-10k
Menabung di bank bjb Semakin Mudah Dapatkan Tiket Lari Tangerang 10K
WhatsApp Image 2026-07-20 at 12.15
Kasus Judi Online di Bojongloa Kaler Tinggi, Farhan: Penanganan Dimulai dari Keluarga
WhatsApp Image 2026-07-20 at 21.01
KDS Instruksikan OPD dan PDAM Bergerak Cepat Atasi Dampak Kekeringan
Tas Eiger
Semua Tas Eiger Garansi Seumur Hidup, Dibuat Presisi dari Tenaga Terampil dan Mesin Canggih
WhatsApp Image 2026-07-20 at 20.30
BPJS Kesehatan Wilayah V Percepat Transformasi Digital, Permudah Akses Layanan JKN bagi Masyarakat Jabar
Berita Lainnya

1

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung

2

Studio Alam Gamplong, Destinasi Perfilman Favorit di Sleman

3

Brace Cristiano Ronaldo Warnai Kemenangan Al Nassr atas Al Gharafa di Liga Champions Asia

4

Woodyland Eatery Kafe Baru di Bandung Mengusung Tema Magical Forest Rest!

5

Cegah Zoonosis, Pemkot Bandung Gelar Vaksinasi Hingga Sterilisasi Hewan Peliharaan Gratis di Kelurahan Ciumbuleuit
Headline
IMG-20260720-WA0002
Komisi II DPRD Kota Bekasi Tinjau Pembangunan Wisata Air Kalimalang, Pastikan Berjalan Sesuai Perencanaan
IMG-20260720-WA0001
Komisi III DPRD Kota Bekasi Tinjau Aset PDAM dan Evaluasi Kinerja PT Migas untuk Optimalkan PAD
IMG-20260719-WA0002
DPRD Kota Bekasi Susun Agenda Strategis Melalui Rapat Badan Musyawarah
IMG-20260719-WA0001
DPRD Kota Bekasi Buka Masa Sidang 2026, Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025