Mahfud Libatkan BPKP Awasi Anggaran Proyek di Kemenkominfo

Penulis: distopia

BPKP
Plt Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD (kedua kiri) saat melakukan konferensi pers di Media Center Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023). (Antara)

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Plt Menkominfo Mahfud MD mengundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu Kemenkominfo dalam pengawasan anggaran yang digunakan di proyek-proyeknya.

“Sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya dalam Menkominfo yang baru kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang kesini untuk menyelesaikan kasus yang sudah ada,” kata Mahfud di Media Center Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023).

Ia mengatakan, Kemenkominfo selama ini tidak meminta pengawasan BPKP untuk setiap proyeknya sehingga salah satu akibatnya terjadi kasus penyelewengan anggaran seperti dugaan korupsi untuk pengadaan Base Transceiver Station (BTS) 4G di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

“Memang aturannya tidak harus masuk, tapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman, karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini berapa harganya, ini gimana produknya. Supaya aman,” kata Mahfud.

Selain BPKP, Mahfud mengatakan di bawah wewenangnya sebagai Plt. Menkominfo ia mengundang para aparat penegak hukum untuk datang dan melakukan pemeriksaan jika terdapat laporan kasus terkait dengan Kemenkominfo.

Hal itu juga sejalan dengan keputusan Mahfud mendukung pengusutan kasus hukum terkait dengan dugaan kasus korupsi pengadaan BTS oleh BAKTI Kemenkominfo.

“Kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, kejaksaan, kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya,” tegas Mahfud.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, sejak Jumat (19/5) ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Dalam tugasnya, ia diminta agar dapat menjaga kelancaran tugas serta fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga adanya Menteri yang ditunjuk mengisi posisi tersebut secara definitif.

Salah satu tugas yang ditanganinya ialah membantu pengusutan kasus hukum terkait dugaan kasus korupsi BTS 4G di kawasan 3T.

BACA JUGA: Menkeu: Realisasi Manfaat Pensiun Naik 5,2 Persen jadi Rp58,1 T

(Dist)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Pemkot Bandung Pastikan Sekolah Swasta Tidak Kekurangan Murid pada Pelaksanaan SPMB 2025
Pemkot Bandung Pastikan Sekolah Swasta Tidak Kekurangan Murid pada Pelaksanaan SPMB 2025
DPR Sebut Pemberian Hadiah dari Murid ke Guru Timbulkan Konflik Kepentingan
DPR Sebut Pemberian Hadiah dari Murid ke Guru Timbulkan Konflik Kepentingan
Jan Hwa Diana
Bukan Penahan Ijazah, Jan Hwa Diana Ditahan Polisi atas Kasus Perusakan Mobil
ASN Dinkes Polman Korupsi Rp 2 Miliar Demi Judi Online
ASN Dinkes Polman Korupsi Rp 2 Miliar Demi Judi Online
ijazah jokowi (2)
Ijazah Jokowi Asli Diserahkan, Beda Laporan di Polda dan Bareskrim
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Adu Kuat 5 Kandidat Wakil Ketua LPS

3

Order Management System dari TransTRACK Jadi Solusi Cerdas Meningkatkan Kinerja Bisnis

4

Komitmen Jaga Kelestarian Lingkungan, PT ABS Restorasi Pantai Sesuai Arahan Pemerintah

5

Universitas INABA Sambut Meriah Roadshow Suar Mahasiswa Awards 2025
Headline
karyawan BUMN
Pemerintah Tutup 7 BUMN, Nasib Karyawan Dipertaruhkan
Cara Daftarkan anak Barak Militer
Ini Syarat dan Cara Daftarkan Anak ke Barak Militer
Ijazah Asli Jokowi
Kuasa Hukum Sebut Ijazah Asli Jokowi Dokumen Penting dan Rahasia
Persib
Link Live Streaming Persib vs PS. Barito Putera Selain Yalla Shoot

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.