BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — PT Pertamina Patra Niaga memblokir 394 ribu nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan kecurangan dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo mengungkapkan langkah ini merupakan upaya memperkuat pengawasan, memastikan ketepatan penyaluran, serta menjaga keadilan bagi masyarakat berhak.
“Dari sisi pengawasan sistem subsidi, (Pertamina Patra Niaga) telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nomor kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM (subsidi) di SPBU,” kata Ega dalam Rapat Kerja Komisi XII, Senin (17/11/2025).
Dirinya menegaskan pemblokiran nomor kendaraan ini dilakukan untuk mencegah agar mereka tidak dapat lagi melakukan pembelian BBM subsidi. Meskipun begitu, Ega tidak menjelaskan secara rinci bentuk kecurangan yang dilakukan ratusan ribu kendaraan tersebut.
Baca Juga:
Polisi Gerebek Gudang Penimbun 42.000 Liter BBM Subsidi di Bangka Belitung
Catat! Lokasi SPBU BP Ready BBM, dari Jabodetabek Hingga Wilayah Jatim
Ega juga mengungkap, Pertamina terus melakukan pembinaan di seluruh SPBU di dalam negeri sejak awal tahun. Hingga pertegahan November 2025, pertamina telah melakukan pembinaan terhadp 544 SPBU.
Dengan pembinaan ini, ia berharap seluruh SPBU Pertamina bisa patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan dan tidak lagi ada tindakan kecurangan.
Lebih lanjut, Ega menjelaskan Pertamina telah mendistribusikan BBM melalui 15.345 titik penyaluran, termasuk program BBM Satu Harga di 573 lokasi yang memperluas akses energi secara berkeadilan.
Sementara untuk gas subsidi, Pertamina mengungkap telah menyalurkan LPG 3 kg melalui pangkalan yang tersebar di 269.096 titik.
“Dalam melayani masyarakat untuk sektor LPG, kami mendistribusikan LPG melalui 269.096 titik yang tersebar dari wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan sebagian Indonesia Timur,” jelasnya.
Lebih lanjut, sampai dengan Oktober 2025, volume penjualan migas mencapai 87 juta kiloliter di mana 41 persen di antaranya berasal dari produk-produk non-subsidi.
“Bisnis pemasaran Pertamina tumbuh dengan baik dan kami terus mendorong penjualan produk-produk non-subsidi serta menerapkan digitalisasi guna melakukan monitoring dan pengawasan transaksi produk-produk subsidi,” ucapnya.
(Raidi/Budis)
