BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Viralnya kabar yang menyebut sejumlah mobil bermesin di atas 1.400 cc termasuk Toyota Avanza, Daihatsu Terios, Wuling Cortez, hingga Chery Omoda 5 tidak lagi boleh mengisi BBM subsidi Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar.
Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh Pertamina Patra Niaga melalui Corporate Secretary-nya, Roberth MV Dumatubun.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan ataupun arahan resmi dari pemerintah maupun regulator terkait larangan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan atau kapasitas mesin tertentu.
“Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar. Sampai saat ini tidak ada rencana maupun arahan resmi dari pemerintah dan regulator,” kata Roberth dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/5).
Roberth juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di media sosial dan tidak langsung mempercayai atau menyebarkannya tanpa verifikasi.
Menurutnya, Pertamina Patra Niaga sebagai operator distribusi energi nasional akan selalu mengikuti kebijakan resmi pemerintah dalam menjalankan penyaluran BBM bersubsidi.
“Kami tegaskan kembali, sampai saat ini belum ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun kapasitas mesin,” lanjutnya.
Isu ini ramai diperbincangkan setelah beredar unggahan di TikTok sejak Senin (18/5), yang memuat daftar 20 model mobil yang disebut tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai awal Juni mendatang.
Beberapa nama kendaraan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut antara lain Honda BR-V, Suzuki Ertiga, serta sejumlah model populer lain di pasar Indonesia.
Sebenarnya, wacana pembatasan kendaraan bermesin di atas 1.400 cc untuk mengakses Pertalite bukan isu baru. Diskursus ini sudah muncul sejak 2022, saat pemerintah menggulirkan rencana revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
Kala itu, kendaraan dengan kapasitas mesin lebih besar dinilai lebih layak menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax, bukan Pertalite.
Tujuan dari usulan tersebut adalah agar subsidi energi lebih tepat sasaran dan benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
Namun hingga kini, revisi aturan tersebut belum diterbitkan dan belum ada keputusan resmi yang mengatur larangan kendaraan tertentu membeli Pertalite.
