JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menegaskan, penting penindakan isu tambang Raja Ampat dilakukan secara terukur dan obyektif.
Ia pun mengingatkan pada Kabinet Merah Putih sebagai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, agar bekerja dengan sinergi dan kolaboratif, bukan justru tampil eksis sebagai panggung politik.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret yang bersifat solutif, bukan aktivitas yang justru menambah kegaduhan. Setiap pernyataan dan langkah simbolik yang tidak menyentuh substansi hanya akan memperkeruh suasana dan memperburuk citra Raja Ampat di mata publik,” kata Bambang dalam keterangannya, dikutip Senin (09/06/2025).
Ia menilai, sampai saat ini situasi di lapangan masih dalam fase verifikasi dan obyektifikasi. Bambang lantaras meminta pada seluruh pihak, untuk menahan diri tak membentuk asumsi dini negatif, pada salah satu ikon ekowisata Indonesia itu.
“Polemik ini belum selesai. Maka, mari kita tempatkan masalah ini secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme yang akuntabel, bukan narasi yang emosional,” tutur Bambang.
BACA JUGA:
Fadli Zon Dukung Stop Tambang di Raja Ampat, Apa Upayanya?
Bahlil Diteriaki Penipu di Bandara, Kok di Pulau Gag Beda Sambutan?
Bambang juga mengapresiasi langkah tanggap dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat sebagai bentuk antisipasi.
Namun, menurutnya, satu kementerian saja yang bekerja tidak cukup. Penyelesaian yang komprehensif memerlukan kerja sama lintas kementerian, termasuk kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya.
“Pemerintah harus hadir sebagai satu kesatuan yang solid. Jangan tampil seolah jalan sendiri-sendiri. Kita butuh kerja kolektif dengan pendekatan teknokratis, berbasis pada data, fakta lapangan, dan analisa yang kredibel,” tegas Bambang Patijaya.
Lebih lanjut, kata Bambang, bahwa semakin besar kegaduhan yang muncul, maka semakin sulit penyelesaian dari tujuan awal.
“Kita tidak boleh membiarkan isu ini menjadi liar, atau menjadi komoditas politik sesaat. Fokus kita adalah memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga, masyarakat mendapat keadilan, dan proses industri berjalan sesuai koridor hukum,” pungkasnya.
(Saepul)
