JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Mahfud MD tidak sepenuhnya satu pandangan dengan unjuk rasa yang bertajuk Indonesia Gelap. Ia menilai, ada kebijakan dari pemerintahan Prabowo Subianto yang terang.
Hal itu, dikemukakan saat di Balairung Universitas Gadja Mada (UGM), Sleman, D.I. Yogyakarta, Kamis (20/2/2025).
“Oh tidak, tidak seluruhnya ‘gelap’. Banyak juga yang ‘terang’ dan yang terang itu tidak perlu diprotes ‘kan,” tegas Mahfud.
Menurutnya, meski perlu mengkritisi, bukan berati seluruhnya kebijakan pemerintah buruk.
Mahfud melanjutkan, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu pemerintah yang perlu diapresiasi.
“Saya kira bagus sebagai sebuah program,” ungkap Mahfud.
Mantan Ketua MK menilai, efisiensi anggaran yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Menurutnya, langkah efisiensi, memang perlu dditerapkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
“Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien, lalu reformasi juga keluar karena anggaran negara tidak efisien,”jelas Mahfud.
BACA JUGA:
Rocky Gerung Naik Pick Up Dukung Demo Mahasiswa “Indonesia Gelap” di Samarinda
BEM SI: Aksi Lanjutan Indonesia Gelap Kembali Digelar Hari Ini
Lantas, ia memberikan pengingat, bahwa dinamika itu sempat terjadi kala masa Orde Baru menjadi penguasa.
Melalui lantasan kutipan dari ekonom Sumitro Djojohadikusumo, yang mana sekaligus menjadi ayah Prabowo Subianto, tingkat inefisiensi saat itu mencapai 30 persen.
“Nah, sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu,” ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan, menerapkan langkah efisiensi haru bertindak secara selektif sehingga tidak asal menyasar anggaran di lini-lini yang justru memerlukan perhatian banyak.
“Tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini (asal dipotong) 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah, dipotong-potong gitu ‘kan kurang,” tuturnya.
Lebih lanjut,kata Mahfud, kebijakan itu perlu menyasar keperluan yang tidak efisien seperti kickback dalam proyek, perjalan dinas yang tidak perlu, serta praktik pamer (flexing) di kalangan pejabat dengan memanfaatkan anggaran negara.
“Nah, saya kira itu harus diefisienkan, dan Pak Prabowo betul menurut saya,” pungkasnya melansir Antara.
(Saepul/Aak)
