Ketua Fraksi Golkar Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD seperti Era Soeharto

Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Markus Mekeng . (Partai Golkar)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua Fraksi Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng, mendukung usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menginginkan kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau DPRD seperti zaman Orde Baru era Soeharto.

Ia menyebut, pemilihan kepala daerah secara langsung tak menjamin daerah bakal tambah maju. Pasalnya, banyak kepala daerah terpilih karena politik uang, sehingga mereka lebih memilih cari uang saat memimpin.

“Ini bukan keputusan Golkar ya, ini pendapat pribadi saya. Saya lebih suka dipilih oleh DPRD karena terus terang dengan dipilih langsung oleh rakyat juga tidak membuat daerah-daerah tambah maju,” kata Mekeng, Rabu (30/7/2025).

Alih-alih membuat kebijakan yang inovatif bagi daerahnya, kata Mekeng, kepala daerah yang dipilih langsung malah bergantung pada kebijakan pusat.

Selain itu, Mekeng juga menilai kepala daerah yang dipilih langsung lebih sibuk mencari uang untuk memperkuat jabatannya di periode kepemimpinannya.

“Jadi menurut saya lebih bagus dari zaman dahulu, zaman Pak Harto. Kalau DPRD pilih, dipilih orang yang udah benar-benar,” katanya.

Mekeng mengatakan, pemilihan kepala daerah secara langsung juga menimbulkan pemimpin yang tak kompeten karena pemenangnya lebih sering ditentukan faktor uang.

Menurutnya, apabila pilkada melalui DPRD, maka orang-orang berduit belum tentu terpilih menjadi kepala daerah.

“Enggak asal orang yang punya duit, terus bisa jadi bupati, jadi gubernur. Tetapi orang-orang yang punya kualitas, kemampuan pemimpinnya, integritasnya segala macam,” katanya.

Baca Juga:

Usai Laporkan Roy Suryo, Paiman Ungkap Pertemuan dengan Jokowi

Terkena Getah Isu Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Merusak Reputasi Kami

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau DPRD masing-masing.

“Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Tetapi bupati, karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat, maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD,” kata Muhaimin.

(Dist)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
IMG-20260724-WA0004
PLN UP3 Majalaya Dukung Gerakan Jum'at ASRI, Perkuat Semangat Gotong Royong Jelang HUT ke-81 RI
bank bjb Imbau Nasabah Untuk Tetap Waspadai Modus Penipuan Digital, Pastikan Berkomunikasi Melalui Kanal Resmi
bank bjb Imbau Nasabah Untuk Tetap Waspadai Modus Penipuan Digital, Pastikan Berkomunikasi Melalui Kanal Resmi
WhatsApp Image 2026-07-22 at 11.48
Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung Hadirkan HANA Japanese Pop Up Kitchen, Pengalaman Bersantap Omakase Eksklusif
IMG-20260721-WA0006
DPRD Kota Bekasi Minta Dinkes Perketat Pengawasan Puskesmas Usai Dua Kasus Pelayanan Kesehatan
IMG-20260721-WA0003
PLN UP3 Majalaya Perkuat Keandalan Listrik Jelang Piala Presiden 2026, Wujud Komitmen Melayani Negeri pada HUT ke-81 RI
Berita Lainnya

1

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

2

Woodyland Eatery Kafe Baru di Bandung Mengusung Tema Magical Forest Rest!

3

4

AC Milan Bawa Pulang Kemenangan Setelah Taklukan Como 2-1

5

Cegah Zoonosis, Pemkot Bandung Gelar Vaksinasi Hingga Sterilisasi Hewan Peliharaan Gratis di Kelurahan Ciumbuleuit
Headline
IMG-20260724-WA0010
Ketua DPRD Bekasi Ingatkan WTP Bukan Akhir, Pengawasan Internal Harus Diperkuat
IMG-20260724-WA0009
Topananda: Bekasi Butuh Program Pemuda yang Berkelanjutan, Bukan Sekadar Seremonial
IMG-20260723-WA0002
DPRD Kota Bekasi Percepat Pembahasan Raperda Pencegahan Penyimpangan Seksual
IMG-20260723-WA0001
Abdul Muin Serap Aspirasi Warga, Banjir hingga Kesempatan Kerja Jadi Perhatian