Ketua Fraksi Golkar Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD seperti Era Soeharto

Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Markus Mekeng . (Partai Golkar)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua Fraksi Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng, mendukung usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menginginkan kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau DPRD seperti zaman Orde Baru era Soeharto.

Ia menyebut, pemilihan kepala daerah secara langsung tak menjamin daerah bakal tambah maju. Pasalnya, banyak kepala daerah terpilih karena politik uang, sehingga mereka lebih memilih cari uang saat memimpin.

“Ini bukan keputusan Golkar ya, ini pendapat pribadi saya. Saya lebih suka dipilih oleh DPRD karena terus terang dengan dipilih langsung oleh rakyat juga tidak membuat daerah-daerah tambah maju,” kata Mekeng, Rabu (30/7/2025).

Alih-alih membuat kebijakan yang inovatif bagi daerahnya, kata Mekeng, kepala daerah yang dipilih langsung malah bergantung pada kebijakan pusat.

Selain itu, Mekeng juga menilai kepala daerah yang dipilih langsung lebih sibuk mencari uang untuk memperkuat jabatannya di periode kepemimpinannya.

“Jadi menurut saya lebih bagus dari zaman dahulu, zaman Pak Harto. Kalau DPRD pilih, dipilih orang yang udah benar-benar,” katanya.

Mekeng mengatakan, pemilihan kepala daerah secara langsung juga menimbulkan pemimpin yang tak kompeten karena pemenangnya lebih sering ditentukan faktor uang.

Menurutnya, apabila pilkada melalui DPRD, maka orang-orang berduit belum tentu terpilih menjadi kepala daerah.

“Enggak asal orang yang punya duit, terus bisa jadi bupati, jadi gubernur. Tetapi orang-orang yang punya kualitas, kemampuan pemimpinnya, integritasnya segala macam,” katanya.

Baca Juga:

Usai Laporkan Roy Suryo, Paiman Ungkap Pertemuan dengan Jokowi

Terkena Getah Isu Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Merusak Reputasi Kami

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau DPRD masing-masing.

“Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Tetapi bupati, karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat, maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD,” kata Muhaimin.

(Dist)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
IMG-20260815-WA0004
Jumat Berkah PLN UP3 Majalaya, Hadirkan Semangat Berbagi di Momentum HUT ke-81 RI
WhatsApp Image 2026-08-15 at 11.52
KPU Kota Bandung Ajak Pemilih Pemula SMK Al-Hadi Jadi Pemilih Cerdas Lewat Pilketos
SAVE_20260815_081923
Memahami Aturan Pajak UMKM Terbaru: Tarif Tetap 0,5%, Berlaku Selamanya untuk Orang Pribadi
Gambar_stadion_segiri
Borneo FC Dapat Kepercayaan AFC, Samarinda Jadi Panggung Kompetisi Asia
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.30
Tangis Siswa Pecah di SD Kademangan, KKN UIN Bandung 203 Sorot Budaya Ejek di Kelas
Berita Lainnya

1

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung

2

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

3

Meski Matic, ini Catatan Berkesan BBM Kijang Kapsul LGX

4

Siapa Thomas Matthew Crooks Penembak Donald Trump? Terdaftar Pemilih Partai Republik

5

Headline
WhatsApp Image 2026-08-15 at 17.09
Pesta Rakyat Meriahkan Pembukaan Alun-alun Bandung pada 17 Agustus
WhatsApp Image 2026-08-14 at 15.03
Semangat Kemerdekaan Jadi Energi Kota Bandung Hadapi Berbagai Tantangan
siaran-pers-bersama-bank-bjb-x-persib-3-2
Kembali Berkolaborasi, bank bjb dan PERSIB Satukan Semangat Juara
WhatsApp Image 2026-08-13 at 17.36
Bandung Dorong Transformasi dari Smart City Menuju Data-Driven City