BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Saat sebagian orang hanya bicara soal perubahan, Akhmad Marjuki justru turun langsung ke lapangan untuk membuktikannya.
Anggota DPRD Jawa Barat ini tak hanya hadir di ruang sidang, tapi juga hadir di tengah masyarakat. Terbaru, ia kembali menjalankan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang menandai awal Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025.
“Rapat ini menandai berakhirnya Masa Sidang II dan dibukanya Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025 sebuah momen penting dalam perjalanan legislasi dan pengawasan pembangunan di Jawa Barat,” tulis Akhmad Marjuki.
Tak hanya hadir secara fisik, Marjuki juga membawa semangat tinggi untuk memperjuangkan aspirasi warga Jawa Barat, terutama dari daerah pemilihannya, Kabupaten Bekasi. Setiap sidang bagi Marjuki adalah kesempatan memperjuangkan suara rakyat.
Baca Juga:
Tegas dan Dekat Warga, Akhmad Marjuki Fokus pada Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Akhmad Marjuki Gaungkan Ekonomi Kreatif untuk Bangkitkan UMKM di Bekasi
Sosok Akhmad Marjuki
Dikenal sebagai sosok yang tenang dan santun, gaya komunikasi Marjuki merepresentasikan karakter Golkar yang matang dan berakar kuat di budaya lokal. Ia rajin turun ke masyarakat untuk menggali langsung permasalahan seputar pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik.
Keterlibatannya di Komisi IV DPRD Jabar mempertegas fokusnya dalam pembangunan. Komisi ini menangani hal-hal penting seperti perumahan rakyat, tata ruang, sumber daya air. Pekerjaan umum isu-isu yang bersentuhan langsung dengan keseharian warga.
Tak hanya itu, Marjuki juga dipercaya duduk di Badan Anggaran DPRD. Keberadaan di posisi strategis ini menjadi bukti kepercayaan rekan-rekannya terhadap kepiawaiannya dalam mengarahkan alokasi anggaran agar benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
Komitmen Marjuki terhadap Kabupaten Bekasi sangat nyata. Ia selalu menegaskan bahwa perannya bukan untuk tampil di layar, tapi benar-benar mengawal pembangunan yang berkelanjutan di daerahnya.
Ia juga rutin mengingatkan pentingnya kerja sama antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, kolaborasi adalah satu-satunya cara untuk menciptakan perubahan nyata dalam pelayanan publik.
(Hafidah Rismayanti/Aak)
