Kata Akademisi Unpad, Perppu Ciptaker Tak Perlu Dirisaukan

Akademisi Universitas Padjadjaran, Dr. I Gde Pantja Astawa. (foto:web)

Bagikan

JAKARTA, TM.ID : Menurut Akademisi Universitas Padjadjaran, Dr. I Gde Pantja Astawa, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sejatinya tak perlu dikhawatirkan.

Guru Besar Fakultas Hukum Unpad itu memandang bahwa hak istimewa presiden dalam menerbitkan Perppu ini tidak perlu menimbulkan kekhawatiran berlarut-larut, karena tidak akan lepas dari pengawasan DPR.

“Perppu yang diterbitkan presiden segera disampaikan kepada DPR. Bila DPR menyetujuinya, Perppu akan menjadi Undang-Undang. Sebaliknya, bila tidak disetujui DPR, Perppu harus dicabut,” ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (6/1/2023).

Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022.

Penerbitan Perppu No.2/2022 tersebut berpedoman pada peraturan perundangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU7/2009.

Menurut Gde Pantja Astawa setidaknya ada tiga hal utama yang membuat presiden menerbitkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan.

Pertama, Presiden saat menerbitkan Perppu tanpa atau tidak melibatkan dan tidak pula memerlukan persetujuan DPR.

Alasannya, lanjutnya, yaitu agar presiden dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa” atau keadaan mendesak dapat bertindak cepat dan tepat untuk segera memulihkan keadaan mendesak menjadi normal kembali.

“Kedua, Hak Istimewa presiden itu sekaligus menunjukkan kekuasaan presiden yang dijamin oleh UUD 1945,” katanya

Alasan ketiga, tambahnya, berkenaan dengan pertimbangan, pilihan, dan cara yang digunakan presiden menerbitkan Perppu. Artinya, pertimbangan apa yang akan diberikan, pilihan apa yang akan diambil, dan cara apa yang akan digunakan oleh presiden menerbitkan Perppu untuk menjawab dan mengatasi keadaan mendesak itu, sepenuhnya ada pada presiden, sehingga bersifat subyektif.

“Karena bersifat subyektif maka kekhawatiran akan ada potensi yang dapat menyentuh dasar – dasar negara konstitusional dan negara hukum saat presiden menerbitkan Perppu, menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari,” katanya.

BACA JUGA : DPR Berharap Perppu Cipta Kerja jadi Solusi Revisi MK

Namun demikian dia menegaskan hak istimewa presiden dalam menerbitkan Perppu tidak akan lepas dari pengawasan DPR sehingga tidak perlu menimbulkan kekhawatiran berlarut-larut.

Secara terpisah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penerbitan Perppu tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak. Ada sejumlah kondisi dan tantangan yang perlu antisipasi secepatnya.

“Pemerintah perlu mengantisipasi tantangan kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, di mana kita akan menghadapi situasi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi. Di sisi geopolitik, dunia dihadapkan pada perang Ukraina-Rusia dan konflik lainnya yang juga belum selesai,” ujarnya.

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News!
Berita Terkait
Berita Terkini
kasus vina cirebon
Pakar Sebut Miscarriage of Justice, Soroti Kasus Pembunuhan Vina Cirebon
Furiosa A Mad Max Saga
Sinopsis Film Furiosa: A Mad Max Saga, Tayang Hari Ini!
WhatsApp Image 2024-05-22 at 10.29
Gasss Terus Semangat Kreativitasnya, JNE Content Competition 2024 Hadir Kembali
Dishub Kota Bandung Tutup Sementara Flyover Ciroyom
Dishub Kota Bandung Tutup Sementara Flyover Ciroyom. Plt Kadishub: Akan Perbaiki Rambu-rambunya
Bencana longsor dan Banjir
Tinjau Banjir dan Longsor Sumbar, Jokowi Tegaskan Bantu Relokasi Korban
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Tips Mengobati Gigitan Tomcat, Jangan Salah Kaprah!

3

Lirik Pupuh Asmarandana Beserta Keterangan Struktur Kalimatnya

4

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

5

Ungkap Kasus Pembunuhan Vina, Legislator Minta Masyarakat Jangan Terprovokasi dan Yakin Polisi Tuntaskan
Headline
Starlink Indonesia
Elon Musk Resmikan Starlink di Indonesia, Harga Perangkat Turun!
image-police-line-diskotek-old-city-dilepas
BREAKINGNEWS! Bus Rombongan Study Tour di Lampung Alami Kecelakaan
Pemerintah Bakal Hentikan Kenaikan UKT yang Tidak Rasional
Pemerintah Bakal Hentikan Kenaikan UKT yang Tidak Rasional!
Piala AFF 2024, Timnas Indonesia, Timnas Vietnam, PSSI, ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024
Piala AFF 2024 Timnas Indonesia Satu Grup dengan Musuh Bebuyutan, Vietnam