DPR Berharap Perppu Cipta Kerja jadi Solusi Revisi MK

Anggota DPR Bambang Patijaya. (foto: Antara)

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Anggota DPR, Bambang Patijaya mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja diharapkan menjadi solusi atas Undang-undang Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Perppu tersebut diharapkan menjadi solusi atas beberapa hal yang sempat menjadi putusan MK yang meminta revisi UU Cipta Kerja,” kata anggota DPR Bambang Patijaya, Kamis (5/1/2023).

Bambang menyebut, pro dan kontra terhadap sebuah regulasi merupakan hal biasa di negara demokrasi.

BACA JUGA: Perppu Cipta Kerja Tak Jadi Alasan Makzulkan Presiden, Sejauh Ini DPR Belum Lakukan Pembahasan

Bambang juga menyampaikan penerbitan Perppu tidak perlu melibatkan DPR. Perppu merupakan peraturan pengganti UU yang merupakan inisiatif dari pemerintah.

Karena itu, kata dia, tidak ada proses yang Jokowi langgar dalam mengeluarkan Perppu Cipta Kerja.

“Mekanismenya memang tidak melibatkan DPR. Namun biasanya, setelah itu pemerintah akan mengirim surpres untuk pembahasan lebih lanjut Perppu tersebut dengan DPR untuk dibahas bersama-sama menjadi UU,” ucap Bambang.

Jokowi menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja pada 30 Desember 2022. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 itu menjadi pengganti UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, penerbitan Perppu Cipta Kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.

Airlangga juga menyampaikan putusan MK terkait UU Cipta Kerja sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri.
Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk menjaring investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi.

Perppu tentang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaku usaha.

(Agung)

 

Baca berita lainnya di Google News!
Berita Terkait
Berita Terkini
How to Make Millions Before Grandma Dies-2
Tayang 5 Hari, How to Make Millions Before Grandma Dies Tembus 302.772 Penonton!
bank bjb
Rayakan Ulang Tahun ke-63, bank bjb Hadirkan Festival Bojana 2024
MPL PH S13
ECHO, AP BREN, dan ONIC PH Ganti Nama Jelang Playoff MPL PH S13
kasus vina cirebon
Pakar Sebut Miscarriage of Justice, Soroti Kasus Pembunuhan Vina Cirebon
Furiosa A Mad Max Saga
Sinopsis Film Furiosa: A Mad Max Saga, Tayang Hari Ini!
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Tips Mengobati Gigitan Tomcat, Jangan Salah Kaprah!

3

Lirik Pupuh Asmarandana Beserta Keterangan Struktur Kalimatnya

4

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

5

Ungkap Kasus Pembunuhan Vina, Legislator Minta Masyarakat Jangan Terprovokasi dan Yakin Polisi Tuntaskan
Headline
Starlink Indonesia
Elon Musk Resmikan Starlink di Indonesia, Harga Perangkat Turun!
image-police-line-diskotek-old-city-dilepas
BREAKINGNEWS! Bus Rombongan Study Tour di Lampung Alami Kecelakaan
Pemerintah Bakal Hentikan Kenaikan UKT yang Tidak Rasional
Pemerintah Bakal Hentikan Kenaikan UKT yang Tidak Rasional!
Piala AFF 2024, Timnas Indonesia, Timnas Vietnam, PSSI, ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024
Piala AFF 2024 Timnas Indonesia Satu Grup dengan Musuh Bebuyutan, Vietnam