BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan keterlibatan seorang pegawai Kementerian Agama (Kemenag) yang menawarkan kuota haji khusus kepada Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan Khalid bersama ratusan jemaah sebelumnya telah mendaftar menggunakan jalur haji furoda pada 2024. Namun, pegawai Kemenag tersebut kemudian datang dengan menawarkan kuota haji khusus.
“Ada oknum dari Kementerian Agama yang menyampaikan bahwa, ‘Ustaz, ini pakai kuota haji khusus saja, ini resmi’,” kata Asep di Kantornya, Jakarta, mengutip CNNIndonesia, Jumat (19/9/2025) malam.
Asep menjelaskan, pegawai Kemenag tersebut turut menjanjikan Khalid dapat berangkat haji pada tahun yang sama. Namun, syaratnya ada sejumlah uang yang diminta sebagai pungutan.
“Oknum dari Kemenag ini kemudian menyampaikan, ‘Ya, ini juga berangkat di tahun ini, tapi harus ada uang percepatan’. Nah, diberikan lah uang percepatan, kalau tidak salah itu, US$2.400 per kuota,” ujarnya.
Khalid lantas menghimpun uang dari para jemaah setelah menyetujui permintaan tersebut. Uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada pegawai Kemenag tersebut.
“Dikumpulkan lah uang itu sama Ustaz KB ini, kumpulkan, diserahkan lah kepada oknum,” tutur Asep.
Khalid bersama ratusan jemaahnya akhirnya berangkat menggunakan kuota haji khusus di tahun yang sama.
Asep menambahkan setelah pelaksanaan haji 2024 rampung, muncul berbagai masalah yang berakhir dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) haji DPR.
“Karena takut, karena ada ketakutan dari si oknum ini, kemudian dikembalikan lah uang itu, yang tadi sudah diserahkan sebagai uang percepatan itu, diserahkan lah kembali ke Ustaz Khalid Basalamah,” ungkap Asep.
Uang tersebut kemudian diserahkan Khalid kepada KPK. Penyerahan dilakukan secara bertahap, dan kini uang yang sudah masuk sebagai barang bukti itu masih dalam proses penghitungan.
Di sisi lain, usai menjalani pemeriksaan di KPK pekan lalu, Khalid menjelaskan dirinya awalnya terdaftar sebagai calon jemaah haji program furoda. Namun, dalam perjalanannya, ia mengaku mendapat tawaran kuota haji khusus dari pemilik travel haji dan umrah PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru, Ibnu Mas’ud.
“Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di-travel-nya dia di Muhibbah,” kata Khalid kepada awak media di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (9/9) malam.
“Posisi kami ini korban dari PT Muhibbah yang dimiliki oleh Ibnu Mas’ud. Kami tadinya semua furoda. Ditawarkan lah untuk pindah menggunakan visa ini,” sambungnya.
Khalid menjelaskan dirinya bersama jemaah Uhud Tour pada akhirnya melaksanakan ibadah haji lewat kuota khusus yang ditawarkan oleh PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru.
“Jumlahnya 122 (jemaah),” kata Khalid yang juga merupakan Ketua Asosiasi Mutiara Haji.
KPK masih membutuhkan waktu untuk menuntaskan penanganan kasus ini. Sebab, kuota haji tambahan melibatkan 400-an travel dan uang sudah mengalir ke banyak pihak.
“Itu kan hampir 400 travel yang membuat ini (penanganan kasus) juga agak lama. Orang menjadi tidak sabaran, kenapa enggak cepat diumumkan (tersangka). Kita harus betul-betul firm dan ini beda-beda, masing-masing travel itu beda-beda menjual kuotanya,” ungkap Asep.
“Kami tidak ingin gegabah dalam hal ini, karena kami ingin melihat kepada siapa saja uang ini kemudian berpindah dan berhentinya di siapa, karena kami yakin bahwa benar ada juru simpannya. Artinya, berkumpul di situ,” kata tambahnya.
Dari hasil perhitungan awal, KPK mendapati dugaan kerugian negara dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun. Temuan tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam proses penyelidikan, KPK juga telah menetapkan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang selama enam bulan. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.
Baca Juga:
Khalid Basalamah Bocorkan Materi Penyidikan Korupsi Kuota Haji, KPK Beri Peringatan!
KPK: Informasi Khalid Basalamah Bantu Bongkar Kasus Korupsi Kuota Haji 2024
Selain itu, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, mulai dari rumah Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, kediaman ASN Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.
Berbagai barang bukti yang diduga terkait perkara turut diamankan, di antaranya dokumen, barang bukti elektronik (BBE), kendaraan roda empat, hingga aset properti.
(Virdiya/_Usk)
