BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan keterangan pendakwah ustaz Khalid Basalamah telah membantu KPK membongkar kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji khusus pada 2024.
KPK sebelumnya meminta keterangan Khalid Basalamah di gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (23/6/2025).
“Perlu kami sampaikan juga bahwa dalam permintaan keterangan kemarin, yang bersangkutan (ustaz Khalid Basalamah) juga bersikap kooperatif dan menyampaikan informasi-informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh tim, sehingga ini tentu sangat membantu dalam proses penanganan perkara terkait dengan kuota haji ini,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2025).
Budi menegaskan, pihaknya akan memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang mengetahui kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji. Termasuk, kata Budi, keterangan Khalid Basalamah penting untuk mengurangi kasus dugaan korupsi tersebut.
Baca Juga:
KPK Sebut Korupsi Kuota Haji Khusus Tidak Hanya Terjadi Pada Tahun 2024
Dirut Sritex Dipanggil KPK, Jadi Saksi Korupsi Bansos Presiden
“Pada prinsipnya yang bersangkutan dimintai keterangannya oleh tim dalam kaitan dengan perkara dugaan korupsi kuota haji. Jadi setiap informasi dan keterangan yang disampaikan tentu sangat dibutuhkan oleh tim KPK untuk mengurai dari konstruksi perkara ini,” tutur Budi.
Diketahui, KPK sudah memeriksa sejumlah pihak terkait dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji khusus pada 2024. Salah satu yang diperiksa KPK adalah pendakwah ustaz Khalid Basalamah.
Penyidik KPK memeriksa Khalid Basalamah terkait pengetahuannya soal pengelolaan dana haji. Dia berharap para pendakwah lainnya serta pihak-pihak terkait lainnya baik penyelenggara negara maupun swasta agar kooperatif jika dipanggil KPK.
Budi memastikan, kasus dugaan korupsi kuota haji ini, belum masuk ke tahap penyidikan. Karena itu, Budi berharap pihak-pihak yang dipanggil KPK dalam proses penyelidikan, berkenan memberi keterangan yang dibutuhkan KPK agar perkara ini bisa cepat naik ke tahap penyidikan.
(Anisa Kholifatul Jannah)
