Industri Perbankan di Indonesia Mengkhawatirkan, Ini Penjelasan OJK

Pendanaan Fintech
Gedung OJK. (Foto: Dok.OJK).

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dina Ediana Rae mengatakan, industri perbankan di Indonesia tengah mengkhawatirkan karena ketatnya kondisi likuiditas, seiring dengan melambatnya simpanan nasabah dan tren suku bunga tinggi.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Oktober 2023 tercatat melambat yang hanya tumbuh 3,43 persen secara tahunan (yoy),dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya sebesar 6,54 persen.

Terkait hal tersebut, Dian menyebutkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi likuiditas bank masih sangat memadai dan OJK tidak melihat adanya kondisi likuiditas perbankan yang ketat.

“Terlihat dari seluruh indikator likuiditas yang digunakan sebagai alat monitoring masih menunjukkan kondisi yang ample (atau jauh di atas threshold),” kata Dian, Rabu (13/12/2023).

Sementara itu, rasio Alat Likuid/Non -Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid (AL/DPK) yang masing -masing sebesar 117,29 persen dan 26,36 persen. Kemudian, NFSR (net stable funding ratio) atau rasio pendanaan stabil bersih 135,35 di September 2023 dan LDR (loan to deposit ratio) sebesar 84,19 persen per Oktober 2023.

“AL/DPK,AL/NCD,LCR,NSFR termasuk LDR meskipun memang sedikit rendah dibandingkan tahun 2022, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan masa pra pandemi Covid tahun 2019,” ucap Dian.

Selanjutnya, indikasi likuiditas yang masih memadai juga terlihat dari tingkat suku bunga dan volume transaksi di Pasar Uang Antar Banak (PUAB) yang juga menunjukkan kondisi normal, alias tidak ada suku bunga dan volume transaksi yang anomali.

Sementara itu, di sisi suku bunga , Dia menjelaskan, tingkat suku bunga acuan saat ini (B17DRR) merupakan level yang sama seperti pada masa sebelum pandemi yakni sebesar 6 persen.

BACA JUGA: OJK Dorong Penguatan Eksosistem Keuangan Digital

Namun, terkait kebutuhan likuiditas bank, Bank Indonesia juga memiliki kebijakan insentif likuiditas makro (KLM) yang sifatnya memberikan kelonggaran atau penggurangan dalam pemenuhan GWM (giro wajib minimum).

“Bank mendapat kelonggaran GWM, jika bank mencapai jumlah tertentu dalam penyaluran kredit sesuai dengan aturan yang diterapkan. Selain itu, bank -bank juga dapat melakukan transaksi repo kepada BI jika membutuhkan likuiditas yang mendesak,” ujarnya.

Selain itu, keyakinan bahwa likuiditas akan cukup terjaga pada tahun 2024, ditopang oleh optimisme suku bunga global khususnya di AS (Fed Fund Rate) telah mencapai puncaknnya dan akan terjadi penurunan FFR pada Triwulan II 2024.

“Oleh karena itu, OJK melihat kondisi likuiditas ke depan masih akan terjaga dan tentu saja OJK akan tetap memantau perkembangan dan situasi yang berpotensi memberikan pengaruh pada pasar keuangan dan perekonomian domestik,” tutupnya.

 

(Agus/Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
DPR RI Naturalisasi
Dukungan Penuh DPR RI Agar Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026
Sahrul Gunawan Ekonomi kreatif
Sahrul Gunawan Bidik Potensi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bandung
Fitur blokir X
Pembaruan Fitur Blok Milik X Picu Kontroversi
Anggur Shine Muscat
Tips Mencuci Anggur Agar Terhindar dari Residu
Kafe bunga
Cantiknya, 3 Kafe di Bandung yang Dikelilingi Taman Bunga
Berita Lainnya

1

Pabrik Tekstil di Katapang Andir Kabupaten Bandung Kebakaran

2

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

3

Hampir 2.000 Peserta Meriahkan POSPAY Run 2024 di Bandung

4

PP PERSIS Tegaskan Netral di Pilkada Kabupaten Bandung

5

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!
Headline
Polisi selamatkan bocah tenggelam
Dramatis! 2 Anggota Polisi Sikka NTT Selamatkan Bocah Tenggelam: Berikan CPR dan Nafas Buatan
KPU Kota Bandung Siapkan 10 TPS Khusus
KPU Kota Bandung Siapkan 10 TPS Khusus saat Pilwalkot Bandung 2024
Pabrik Tekstil di Katapang Andir Kabupaten Bandung Kebakaran
Pabrik Tekstil di Katapang Andir Kabupaten Bandung Kebakaran
Sirkuit-Barcelona-Catalunya
Seri Final MotoGP 2024 Dipindah ke Sirkuit Catalunya