BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Berkurangnya dana transfer daerah dari pusat untuk Provinsi Jawa Barat membuat pemerintah provinsi Jawa Barat melakukan efisiensi pembiayaan mulai dari listrik dan juga makan minum.
Termasuk dengan menerapkan work from home atau WFH untuk ASN Pemprov Jabar.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan hal itu usai menggelar pertemuan dengan pemerintah kota kabupaten dan jajaran Pemprov Jabar terkait rencana pembangunan infrastruktur di Gedung Pakuan Kota Bandung, Selasa (30/9/2025).
“Kita mencoba mengorkestrasi seluruh kabupaten-kota di Jawa Barat agar tidak kehilangan spirit membangun. Karena kan ada alokasi dana transfer daerah yang untuk kabupaten-kota itu mengalami penurunan sekitar Rp 2,7 triliun. Dan untuk provinsi Rp 2,458 triliun,” katanya.
Menurut Dedi jika dibiarkan, tidak diorkestrasi maka pembangunan akan hilang. Tentunya hal itu berbahaya.
“Tetapi tadi disepakati, mereka semua melakukan kinerja-kinerja yang efektif, mengefektifkan seluruh belanja. Kalau yang kemarin pinggangnya dikencengin, mungkin hari ini lehernya dikencengin, sehingga tadi disepakati, anggaran pembangunan tidak berubah,” ucapnya.
Namun yang mengalami penurunan adalah belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan gedung, belanja perjalanan jinas, belanja makan dan minum, kebutuhan transportasi, dan ada rencana pengaturan jumlah pegawai masuk kerja.
“Sebagian WFH. Untuk apa? Untuk menurunkan angka penggunaan listrik, untuk menurunkan angka penggunaan internet, untuk menurunkan angka penggunaan air. Nah ini adalah solusi-solusi yang akan dibangun untuk tetap kita berjalan kencang, berlari kencang, dan berbagai hal lain untuk pembangunan kabupaten dan kota lainnya,” tuturnya.
Dengan demikian, tahun 2026 pemerintah tidak akan kehilangan kinerja. Hanya saja kehilangan camilan dan makan siang. Lalu perjalanan dinas dan listrik di malam hari.
“Cuman kita kehilangan snack, kehilangan makan siang, kehilangan perjalanan dinas, kehilangan listrik di malam hari tidak boleh nyala, kecuali di luar. Kemudian kehilangan jam di mana AC dinyalakan harus jam berapa, Tv dinyalakan harus jam berapa, semuanya nanti akan diatur. Dan nanti kita akan pasang alarm-alarm untuk mengatur dan mengingatkan tentang penggunaan seluruh perangkat alat pemerintah di Provinsi Jawa Barat agar efisien,” kata Dedi.
Lakukan Kajian Terlebih Dahulu
Untuk pelaksanaan WFH, pihaknya masing-masih melakukan kajian dulu dengan menghitung proporsional jumlah pegawai dan beban kerja.
“Nanti kita kaji dulu, nanti lagi kita hitung WFH-nya kapan, berapa pegawai yang harus bekerja di rumah untuk mengurangi beban anggaran pemerintah,” ujarnya.
Dia menambahkan, pengurangan dana transfer itu sangat berpengaruh meski demikian pihaknya tidak kehilangan semangat.
“Uang boleh berkurang, tetapi semangat membangun dan kualitas pembangunan serta kuantitasnya tidak akan pernah berubah,” katanya.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Keluarkan Kebijakan ASN Jabar Bisa WFH Jika Ibu Sakit
Sebelumnya, dari catatan Bapenda, nilai dana transfer pusat ke Jabar tahun depan turun Rp2,458 triliun. Penurunan paling signifikan terjadi pada dana bagi hasil pajak pusat, dari Rp2,2 triliun menjadi hanya Rp843 miliar.
Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) juga menyusut dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun. Tak hanya itu, pemerintah pusat menghapus Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp276 miliar yang sebelumnya digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, irigasi, ruang kelas, dan puskesmas.
DAK nonfisik yang biasanya dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pun ikut berkurang dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun. Padahal, jumlah siswa SMA/SMK di Jawa Barat terus meningkat setiap tahun.
(Anisa Kholifatul Jannah)
