JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Overkuota gas LPG 3 kg yang mencapai 3 persen pada Oktober 2024 menjadi sorotan Komisi XII DPR RI.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan, realisasi kuota gas LPG 3 kg ini mencapai 539.466 ribu MT, melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 524.404 ribu MT.

Menurutnya, fenomena tersebut menunjukkan tingginya konsumsi LPG bersubsidi, sehingga butuh tambahan kuota untuk tahun 2025.

Bambang mengingatkan agar Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Migas, dan Kementerian Keuangan segera membahas lonjakan permintaan LPG menjelang Natal dan Tahun Baru.

Politisi Partai Gerindra itu menekankan perlunya pengelolaan LPG secara bijak, mengingat 85 persen pasokan LPG masih diimpor.

Ia mendorong pemanfaatan energi terbarukan seperti Dimethyl Ether (DME) yang berasal dari olahan batu bara sebagai alternatif.

“Meski saat ini biaya konversi batu bara menjadi LPG masih tinggi, ke depan perlu teknologi yang lebih efisien untuk menekan biaya dan mengurangi ketergantungan impor,” ujar Bambang usai pertemuan dengan jajaran direksi TBBM Kertapati di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (8/11/2024) dalam rangka memastikan ketersediaan BBM dan LPG.

BACA JUGA: Catat! Mulai 2024 Gas LPG 3 Kg Hanya untuk Masyarakat Terdaftar

Bambang juga menyoroti pentingnya keberadaan BBM sebagai komoditas vital bagi masyarakat yang berdampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan.

Ia menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga sebagai BUMN harus menjamin ketersediaan dan distribusi BBM untuk masyarakat.

“Ketersediaan BBM jenis solar di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), yang meliputi Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung, aman hingga Oktober,” jelas Bambang.

Ia menambahkan, pasokan BBM hingga Oktober 2024 relatif aman seperti disampaikan Direktur Utama Patra Niaga, Riva Siahaan, serta General Manager PT Pertamina MOR VII, Erwin Dwiyanto.

“Kami berharap ketersediaan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut,” katanya.

(Aak)