BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Sejumlah Fraksi DPR RI menyetujui pembatalan terkait tunjangan perumahan anggota DPR serta mendukung evaluasi terhadap tunjangan anggota DPR. Pernyataan ini muncul usai aksi demo besar besaran di depan Gedung DPR RI yang menyorot perihal gaji dan tunjangan anggota dewan.
Merespon tuntutan masyarakat, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan telah mengusulkan agar tunjangan perumahan anggota DPR dibatalkan.
“Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang diluar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” kata Said Abdullah melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/8/2025).
Fraksi PDI Perjuangan DPR memandang bahwa politik harus mengedepankan etik, empati, dan simpati. Dia menyampaikan tak elok jika anggota DPR mendapat tunjangan yang besar di saat rakyat mempertanyakan kinerja para wakil rakyat.
“Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan,” ujar Said.
Senada dengan pernyataan PDI Perjuangan, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyatakan bahwa PKS mendukung peniadaan tunjangan rumah dinas bagi Anggota DPR.
Dalam keterangannya, Muhammad Kholid menilai bahwal langkah ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran negara secara hemat, tepat guna, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“DPR RI sebagai institusi wakil rakyat berkewajiban menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Ini bukan hanya soal penghematan, tapi juga keteladanan dan rasa keadilan,” tegas Muhammad Kholid.
Baca Juga:
Gonjang-ganjing Gaji dan Tunjangan DPR, Kebijakan Efisiensi hanya Angan?
Puan Minta Maaf DPR Belum Menyerap Aspirasi Rakyat Optimal, Janji Lakukan Evaluasi?
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan menyatakan fraksinya siap mendukung langkah evaluasi terhadap tunjangan maupun fasilitas yang melekat pada anggota DPR.
“Fraksi PAN DPR memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan,” ujar Putri dalam siaran pers, Sabtu (30/8/2025).
Putri juga mengajak seluruh anggotanya untuk terus mengedepankan sikap sederhana dan fokus pada kerja-kerja kerakyatan.
Fraksi Gerindra juga telah menyatakan kesiapan terhadap evaluasi tunjangan anggota dewan. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi mengatakan, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting agar DPR tetap mendapat kepercayaan masyarakat.
“Kami di Fraksi Gerindra berpandangan bahwa evaluasi tunjangan DPR sah-sah saja dilakukan. Bila memang ada yang perlu disesuaikan, itu bagian dari komitmen kami menjaga kepercayaan publik,” kata Bambang dalam keterangannya.
Bambang menegaskan bahwa DPR tidak boleh menutup diri terhadap kritik, termasuk soal kesejahteraan anggota dewan.
Sebelumnya, demo besar terjadi di depan gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025) saat Aksi unjuk rasa menyuarakan kekecewaan masyarakat terkait isu kenaikan gaji serta tunjangan fantastis anggota DPR.
Sejumlah tuntutan dilontarkan demonstran terkait tunjangan termasuk meminta transparansi gaji serta mendesak untuk membatalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR serta kebijakan tunjangan rumah Rp50 juta.
(Raidi/Dist)
