BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat menegaskan, berdasarkan fatwa bahwa vasektomi atau sterilisasi pada pria diharamkan dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk pemandulan permanen.
“Vasektomi bertentangan dengan syariat Islam dan telah ditetapkan sebagai hal yang haram berdasarkan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 2012,” jelas Ketua MUI Jawa Barat KH Rahmat Syafei, seperti dilansir Antara, Kamis (1/5/2025).
Meski demikian, Rahmat menyatakan bahwa vasektomi dapat diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk alasan kesehatan yang mendesak, asalkan tidak menyebabkan kemandulan permanen.
“Boleh dilakukan jika tujuannya sesuai syariat, misalnya untuk alasan medis, tidak mengakibatkan kemandulan selamanya, ada jaminan pemulihan fungsi reproduksi, serta tidak menimbulkan bahaya bagi yang bersangkutan,” ujarnya.
Dedi Mulyadi Usulkan Vaksektomi Jadi Syarat Penerima Bansos
Isu ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar vasektomi menjadi salah satu syarat bagi keluarga untuk menerima bantuan sosial (Bansos), termasuk beasiswa dan program bantuan lainnya.
Rahmat menegaskan bahwa penggunaan program KB sebagai persyaratan bantuan sosial diperbolehkan, namun harus memenuhi ketentuan syariat, terutama terkait vasektomi.
“Tidak masalah jika dijadikan insentif, asalkan pelaksanaan vasektominya memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).
BACA JUGA
KDM Bakal Jadikan Vasektomi Sebagai Syarat Penerima Bansos?
Dedi Mulyadi: Sekolah Barak Militer Buat Siswa Nakal Dimulai 2 Mei 2025!
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Dedi menyoroti fenomena keluarga kurang mampu yang memiliki banyak anak, sementara kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Ia mencontohkan kasus keluarga dengan 22 anak, bahkan ada yang sedang mengandung anak ke-11.
“Pak Menteri, saya heran mengapa banyak keluarga miskin punya anak banyak, sedangkan yang mampu justru sulit punya anak. Ada yang sampai bayar Rp2 miliar untuk bayi tabung tapi tetap tidak berhasil. Saya pernah menemukan keluarga dengan 16 anak, bahkan ada yang 22 anak. Saat bertemu orang tuanya, ternyata ibunya sedang hamil anak ke-11,” cerita Dedi.
Menurutnya, kebijakan ini diperlukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.
(Aak)
