BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Proyek normalisasi dan pengerukan sedimentasi Sungai Cipalasari Dayeuhkolot yang dikerjakan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat, menuai kritik dan kecaman masyarakat setempat.
Pasalnya, alih-alih mengeruk sedimentasi lumpur yang menjadi penyebab pendangkalan sungai, pegawai SDA Jawa Barat hanya sekadar mengangkat sampah dan meratakan tanah di pinggir sungai.
Lokasi normalisasi dan pengerukan yang dikerjakan Dinas SDA Jabar tersebut berada di sekitar Jembatan Sekegoong tepatnya di Jalan Mengger, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
Salah seorang warga di sekitar Jembatan Sekegoong, Jamidin (50), mengaku sangat kecewa karena pengerjaan normalisasi dan pengerukan Sungai Cipalasari oleh petugas SDA Jabar tampak dilakukan asal-asalan.
“Ini jelas bukan pengerukan sedimentasi sungai. Yang dikerjakan cuma memindahkan tumpukan tanah di tepi dan mengangkut sampah yang terlihat saja. Lumpur tebal yang mengendap bertahun-tahun di dasar sungai sama sekali tak tersentuh,” ujar Jamidin dengan nada kecewa.
Ia mengaku heran mengapa para petugas SDA Jabar sama sekali tidak melakukan pengerukan sungai seperti halnya yang dilakukan Pentahelix Dayeuhkolot. Akibatnya, dasar sungai pun terlihat karena lumpur tebal sama sekali tidak diangkat.
“Kalau pengerjaannya asal-asalan begini, saya khawatir nanti banjir akan datang lagi. Sungai masih sangat dangkal karena karena lumpur tebalnya tidak dikeruk,” ujarnya.
Namun kritik warga tak berhenti pada aspek teknis semata. Muncul dugaan kuat di tengah masyarakat bahwa cara kerja yang setengah hati ini bukan sekadar soal keterbatasan alat atau kemampuan.
Banyak juga warga yang bertanya mengapa anggaran yang dialokasikan untuk pengerukan sedimen seolah hanya dipakai untuk pekerjaan ringan mengangkat sampah? Warga menduga ada ketidaktransparanan dalam penggunaan dana proyek.
Diduga, sejumlah oknum memanfaatkan proyek pengerukan Sungai Cipalasari ini dengan cara memotong biaya penggunaan alat berat, diganti dengan pekerjaan manual, namun tetap mengklaim pekerjaan selesai sesuai kontrak.
Jika benar demikian, maka kerugian besar justru menimpa negara dan masyarakat, sementara keuntungan besar mengalir ke pihak-pihak tertentu yang tak bertanggung jawab.
Warga lainnya, sebut saja Budiman (bukan nama sebenarnya), menduga adanya permainan yang menguntungkan oknum tertentu di balik pengerjaan yang terkesan asal-asalan ini.
Berdasarkan pengamatan langsung dan peninjauan warga pada Rabu (1 Juli 2026), kondisi di lapangan jauh berbeda dari rencana yang dijanjikan. Ia menyebut pekerjaan itu tak memenuhi standar normalisasi sungai.
“Saya menduga ini pekerjaannya enggak bener. Masa judulnya normalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi sungai, ini malah cuma mengangkat sampah. Keliatan banget nyari untung. Kemana anggarannya,” ungkap warga tersebut.
“Memang sampah sudah berkurang dan sudah terangkat, tapi dasar saluran masih penuh lumpur. Dikerjakan pun hanya dengan cara manual, tanpa alat berat yang memadai. Kalau begini, apa bedanya dengan sekadar menyapu permukaan saja?” tambahnya.
Kekhawatiran utama warga, lanjut dia, adalah risiko banjir yang takkan hilang. Selama ini pendangkalan akibat sedimen menjadi penyebab utama meluapnya air Sungai Cipalasari saat musim hujan.
“Jika dasar sungai tetap dangkal meskipun proyek sudah selesai, maka ketika hujan turun deras, air pasti kembali meluap dan merendam pemukiman warga. Gimana ini SDA Jabar enggak bener kerja teh. Harus diaudit tuh anggarannya,” ujar dia lagi.
Ia meminta pihak terkait dapat melakukan pemeriksaan atau audit terhadap pelaksanaan proyek dan kesesuaiannya dengan anggaran yang tersedia. Selain itu, ia berharap pengerjaan dilanjutkan secara benar dengan menggunakan peralatan yang layak hingga sedimen di dasar sungai benar-benar terangkat.
“Jangan sampai proyek ini cuma jadi ajang mencari keuntungan segelintir orang, sementara kami kembali kebanjiran. Kami minta Dinas SDA Jabar dan Gubernur KDM turun tangan melihat pekerjaan anak buahnya yang enggak bener,” tegas Budiman mewakili warga.
Pihak SDA Jawa Barat hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan ketidakwajaran dan dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut. Warga pun berencana melaporkan temuan ini ke Dinas SD Jabar maupun ke Gubernur Jabar KDM.
