BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan insentif yang diberikan Pemkot Bandung kepada sektor perhotelan bukan berupa bantuan uang tunai. Insentif diberikan dalam bentuk dukungan kegiatan pemerintah di hotel dan keringanan pajak.
Farhan menyebut, langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mendukung keberlangsungan industri perhotelan di tengah tekanan ekonomi pasca pandemi.
“Insentifnya bukan bantuan tunai, tapi melalui penyelenggaraan acara-acara pemerintahan di hotel-hotel tersebut. Selain itu, kita siapkan juga opsi diskon pajak, seperti pajak hotel atau pajak bangunan,” kata Muhammad Farhan, Jumat (20/6/2025).
Baca Juga:
Wakil Wali Kota Bandung Lantik Pejabat Fungsional, Pilar Profesional untuk Bandung Lebih Baik
Warga Resah, Jalan Layang Nurtanio Mangkrak Jadi Biang Macet Kota Bandung
Namun, insentif itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Ada syarat tegas yang harus dipenuhi pihak hotel antara lain yakni mereka dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan selama 12 bulan.
“Kita akan siapkan skema perjanjian. Hotel yang menerima insentif wajib berkomitmen tidak melakukan PHK selama satu tahun,” ucapnya.
Farhan juga menjelaskan, program ini diprioritaskan untuk hotel bintang tiga ke bawah, karena segmen tersebut lebih rentan secara ekonomi dan memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi.
Farhan juga mengungkapkan sejumlah hotel bintang empat dan lima sempat mengajukan permohonan insentif serupa, namun ditolak.
“Beberapa hotel bintang lima sudah mengajukan, tapi saya tolak. Kita harus fokus ke hotel-hotel kecil dan menengah, karena di sanalah banyak warga Bandung menggantungkan hidupnya,” ujarnya.
Program ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi sektor pariwisata, sekaligus menjadi solusi konkret agar hotel-hotel di Bandung tetap beroperasi tanpa harus mengorbankan nasib para pekerja. (Kyy/_Usk)
