GARUT, TEROPONGMEDIA.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Euis Ida Wartiah mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM yang memulangkan 12 warga Jabar yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
KDM didampingi oleh Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.
Para korban diduga menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual, intimidasi serta dipaksa bekerja di luar kontrak di sebuah tempat hiburan malam di Maumere, Kabupaten Sikla, NTT.
Mereka merupakan warga Purwakarta, Cianjur, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
Pemulangan warga Jabar tersebut kini tengah dalam proses rehabilitasi dan pendampingan psikologis untuk memastikan mereka dapat kembali beraktivitas normal di tengah keluarga masing-masing.
Euis menilai, tindakan yang diambil KDM menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi warganya, terutama mereka yang terjebak dalam situasi eksploitasi di luar pulau.
“Kami sangat mengapresiasi keberanian dan kecepatan gerak Pak Dedi Mulyadi. Masalah TPPO adalah masalah kemanusiaan yang mendesak, dan tindakan pemulangan ini adalah bukti nyata komitmen Pemprov Jabar dalam melindungi masyarakatnya,” ujarnya, Rabu (25/2/206).
Baca Juga:
Euis Ida Wartiah dan Komisi III Evaluasi Kinerja P3D Kota Tasikmalaya
Peringati HPSN 2026, Euis Ida Wartiah Ajak Masyarakat Jadikan Sampah Sumber Ekonomi
Meski menyambut baik pemulangan tersebut, Euis juga mengingatkan bahwa langkah kuratif (penanganan) harus dibarengi dengan langkah preventif (pencegahan).
Menurutnya, kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh stakeholder di Jawa Barat. Masyarakat perlu diberikan edukasi agar tidak mudah tergiur tawaran kerja dengan gaji tinggi di luar daerah tanpa prosedur resmi.
Diperlukan juga penguatan koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans) dan aparat penegak hukum untuk memutus rantai mafia TPPO.
Selain itu, lapangan kerja harus diperluas di tingkat desa agar warga tidak merasa terpaksa mencari nafkah ke daerah berisiko tinggi.
“Kami akan memastikan anggaran dan regulasi di tingkat provinsi mendukung program-program perlindungan warga Jabar, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan,” pungkasnya.
