DPR Minta Pemerintah Tak Pangkas TKD untuk Daerah Terdampak Banjir

DPR Minta Pemerintah Tak Pangkas TKD untuk Daerah Terdampak Banjir
Sebanyak 27.433 warga Kota Padang, Sumatera Barat, terdampak banjir setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.(Foto.dok.Antara).
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, meminta pemerintah memastikan tidak ada pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) untuk wilayah yang tengah menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra dan Aceh. Menurutnya, justru diperlukan penguatan dukungan anggaran agar proses pemulihan dapat berjalan maksimal.

“Saya berharap daerah-daerah yang statusnya sedang mengalami bencana, transfer keuangannya jangan dikurangi,” kata Sugiat di Kompleks Parlemen, dikutip Kamis (3/12/2025).

Sugiat menegaskan, dalam kondisi normal sekalipun TKD yang diterima banyak daerah sering kali belum memadai untuk menutup seluruh kebutuhan dasar. Karena itu, situasi darurat seperti sekarang diprediksi menambah tekanan berat terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Ia menyoroti besarnya kerusakan infrastruktur yang harus dipulihkan, mulai dari jembatan dan jalan hingga berbagai fasilitas umum. Dengan anggaran yang terbatas, menurutnya, mustahil pemerintah kabupaten/kota atau provinsi mampu membiayai seluruh pemulihan secara mandiri.

“Dalam kondisi normal saja mereka kekurangan. Apalagi ketika ditambah dengan bencana,” ujarnya.

Baca Juga:

Banjir Sumetara Dipenuhi Kayu Gelondongan, DPR Bakal Panggil Menhut!

Sugiat menyebut Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh sebagai daerah dengan beban pemulihan terbesar. Kerusakan mencakup ratusan jembatan putus hingga rusaknya sarana publik lainnya, sehingga intervensi pemerintah pusat dinilai tidak terhindarkan.

“Itu perlu penanganan dari pusat. Tidak mungkin daerah membangun kembali sendiri karena anggarannya tidak ada, apalagi kalau TKD justru dikurangi,” tegasnya.

Atas dasar itu, Sugiat mengingatkan Kementerian Keuangan agar tidak melakukan pemotongan TKD bagi daerah yang sedang dalam situasi darurat. Ia bahkan mendorong adanya tambahan alokasi anggaran untuk mendukung pemulihan lebih cepat.

“Saya berharap kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, untuk daerah bencana, transfer keuangan daerah dipenuhi 100 persen, bahkan bila perlu ditambah,” katanya.

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
IMG-20260815-WA0004
Jumat Berkah PLN UP3 Majalaya, Hadirkan Semangat Berbagi di Momentum HUT ke-81 RI
WhatsApp Image 2026-08-15 at 11.52
KPU Kota Bandung Ajak Pemilih Pemula SMK Al-Hadi Jadi Pemilih Cerdas Lewat Pilketos
SAVE_20260815_081923
Memahami Aturan Pajak UMKM Terbaru: Tarif Tetap 0,5%, Berlaku Selamanya untuk Orang Pribadi
Gambar_stadion_segiri
Borneo FC Dapat Kepercayaan AFC, Samarinda Jadi Panggung Kompetisi Asia
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.30
Tangis Siswa Pecah di SD Kademangan, KKN UIN Bandung 203 Sorot Budaya Ejek di Kelas
Berita Lainnya

1

Profil Lengkap Budi Arie Menteri Komunikasi dan Informatika

2

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung

3

Meski Matic, ini Catatan Berkesan BBM Kijang Kapsul LGX

4

5

Woodyland Eatery Kafe Baru di Bandung Mengusung Tema Magical Forest Rest!
Headline
WhatsApp Image 2026-08-15 at 17.09
Pesta Rakyat Meriahkan Pembukaan Alun-alun Bandung pada 17 Agustus
WhatsApp Image 2026-08-14 at 15.03
Semangat Kemerdekaan Jadi Energi Kota Bandung Hadapi Berbagai Tantangan
siaran-pers-bersama-bank-bjb-x-persib-3-2
Kembali Berkolaborasi, bank bjb dan PERSIB Satukan Semangat Juara
WhatsApp Image 2026-08-13 at 17.36
Bandung Dorong Transformasi dari Smart City Menuju Data-Driven City