BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Wacana koalisi permanen yang kembali mengemuka di internal Partai Golkar memantik respons hati-hati dari Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Ia menilai gagasan tersebut berisiko membatasi ruang gerak partai politik dalam merumuskan ide dan arah kebijakan jika dipaksakan menjadi aturan formal.
Menurut Doli, demokrasi Indonesia selama ini tumbuh dengan karakter koalisi yang lentur dan dinamis. Model tersebut memungkinkan partai politik bernegosiasi, beradaptasi, dan menyusun kerja sama berdasarkan kesamaan visi dalam setiap momentum politik.
“Koalisi selama ini berjalan secara alamiah. Kalau kemudian dipermanenkan dan diatur secara formal, saya khawatir justru menghilangkan dinamika yang selama ini menjadi kekuatan demokrasi kita,” ujar Doli, dikutip dari cnn Indonesia, Sabtu (13/12/2-25).
Baca Juga:
Golkar Sebut Kebijakan Bahlil Pro-Rakyat, Benarkah?
Sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Doli mengingatkan bahwa koalisi permanen bukan hanya persoalan teknis politik, tetapi juga menyangkut prinsip kebebasan partai dalam menyampaikan gagasan kepada publik. Ia menilai keterikatan jangka panjang antarpihak dalam koalisi dapat membatasi ruang elaborasi ide.
“Kalau semua sudah dikunci dalam koalisi permanen, partai bisa kehilangan keleluasaan untuk menyusun dan menawarkan visi misi yang berbeda kepada masyarakat,” katanya.
Doli menambahkan, politik yang terlalu kaku justru berpotensi melahirkan stagnasi. Padahal, menurutnya, perbedaan gagasan dan fleksibilitas koalisi merupakan mekanisme penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Partai politik itu seharusnya bebas mengembangkan konsep membangun bangsa. Biarkan publik yang menilai dan memilih,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa setiap wacana perubahan sistem politik, termasuk koalisi permanen, seharusnya dikaji secara komprehensif agar tidak justru melemahkan praktik demokrasi yang sudah berjalan.
(Budis)
