Dianggap Tak Wajar, Rafael Alun Buka Suara Soal Harta Kekayaannya

Penulis: Saepul

foto (net)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA, TM.ID: Mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, memberikan penjelasan terkait tuduhan memiliki harta kekayaan yang tidak wajar.

Rafael Alun menyatakan bahwa ia selalu melaporkan harta kekayaannya dan dapat memberikan keterangan mengenai asal-usul kekayaannya.

Pada Jumat (24/3/2023), Rafael Alun menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kedua kalinya terkait hal ini, setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan pada 1 Maret 2023.

Rafael Alun mengaku heran dengan penyelidikan terhadap harta kekayaannya, karena ia sudah rajin melaporkan harta kekayaannya sejak tahun 2011.

Pada tahun 2016 dan 2021, KPK telah mengklarifikasi mengenai asal muasal hartanya, dan Rafael Alun juga pernah menjalani pemeriksaan serupa oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2012.

Rafael Alun menegaskan bahwa ia tidak menambah total harta kekayaannya sejak 2011, dan peningkatan nilai kekayaannya disebabkan oleh peningkatan nilai jual objek pajak.

“Jadi kalau sekarang diramaikan dan dibilang tidak wajar hanya karena kasus yang dilakukan oleh anak saya, jadi janggal karena sudah sejak 2011 sudah dilaporkan,” ujar Rafael Alun Trisambodo.

BACA JUGA: Menilik Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur yang Didesain Oleh Ridwan Kamil

Rafael Alun juga mengatakan bahwa perolehan hartanya sudah tercatat dalam surat pemberitahuan tahunan orang pribadi (SPT-OP) di Ditjen Pajak sejak tahun 2002, dan asetnya telah didaftarkan pada program Tax Amnesty pada 2016 serta diikutkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 2022. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa harta kekayaannya seharusnya sudah tidak menjadi masalah.

Meskipun Rafael Alun heran dengan penyelidikan terhadap harta kekayaannya, ia tetap bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum. Namun, ia merasa keberatan dengan tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan membantah menggunakan jasa konsultan pajak untuk memanipulasi data hartanya.

KPK telah meningkatkan status hukum Rafael Alun atas kasus dugaan memiliki harta kekayaan tak wajar menjadi proses penyidikan.

BACA JUGA: Kapal Pengangkut BBM Pertamina Terbakar di Laut Mataram

(Saepul/Budis)

 

 

 

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
bansos untuk judol
PPATK: Banyak Penerima Bansos Main Judol
BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID -- Para pemimpin negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS menyerukan agar negara-negara maju memenuhi tanggung jawab mereka dalam mendanai upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Seruan ini disampaikan pada hari terakhir KTT BRICS di Rio de Janeiro, Senin (7/7/2025), yang menyoroti tantangan bersama dalam menghadapi perubahan iklim, dikutip dari Reuters. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menekankan pentingnya peran negara-negara selatan global dalam memerangi pemanasan global. Hal ini ia sampaikan menjelang Brasil menjadi tuan rumah Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP) pada November mendatang. dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Minggu (6/7/2025), para pemimpin BRICS menegaskan bahwa bahan bakar fosil masih akan memainkan peran penting dalam bauran energi global, khususnya di negara-negara berkembang. "Kita hidup di masa penuh kontradiksi di seluruh dunia. Yang terpenting adalah kita bersedia mengatasi kontradiksi ini," ujar Menteri Lingkungan Brasil Marina Silva saat ditanya tentang rencana eksplorasi minyak di lepas pantai hutan hujan Amazon. Pernyataan bersama itu juga menegaskan bahwa pendanaan iklim adalah tanggung jawab negara maju terhadap negara berkembang, yang merupakan posisi standar negara-negara berkembang dalam negosiasi iklim global. BRICS juga menyatakan dukungannya terhadap usulan Brasil untuk membentuk dana perlindungan hutan tropis, yang disebut Tropical Forests Forever Facility. Dana ini bertujuan untuk mendukung mitigasi perubahan iklim yang dilakukan negara-negara berkembang di luar kewajiban yang ditetapkan oleh Perjanjian Paris 2015. Dua sumber yang mengetahui pembicaraan menyebutkan bahwa Tiongkok dan Uni Emirat Arab telah menyampaikan niat mereka untuk berinvestasi dalam dana tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad di Rio. Dalam pernyataan yang sama, BRICS juga mengkritik kebijakan seperti pajak karbon lintas batas dan undang-undang anti-deforestasi yang baru-baru ini diadopsi oleh Uni Eropa. Kebijakan tersebut dinilai sebagai tindakan proteksionis yang diskriminatif dengan dalih melindungi lingkungan.
KTT BRICS Tuntut Komitmen Finansial Negara Maju untuk Krisis Iklim Global
pemisahan pemilu (6)
MK Putuskan Pemisahan Pemilu, PKB Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD!
roy suryo diperiksa
Buntut Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Diperiksa Hari Ini
banjir dan longsor bogor
Update Banjir dan Longsor Bogor: 24 Jiwa Mengungsi, 3 Meninggal
Berita Lainnya

1

The Klan Unity, Puncak Acara 37th Bikers Brotherhood 1%MC Indonesia

2

Remu Suzumori Masuk Daftar 7 Aktris Paling Sukses di Jepang

3

Hyundai Siap Bawa Mobil Baru ke Indonesia, Stargezer Terbaru Siap Bikin Rival Panas Dingin?

4

Link Live Streaming Persib Bandung vs Port FC Piala Presiden 2025 Selain Yalla Shoot

5

Dukung Akses Pendidikan Tinggi Bagi Putra-Putri Daerah Terbaik, PT Pertamina Hulu Indonesia Kembali Gulirkan Program Beasiswa Sobat Bumi Kalimantan
Headline
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi
Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Jadwal Penerbangan Kupang-Maumere Terdampak
Gempa Guncang Kabupaten Pangandaran Magnitudo 5,1 Tak Berpotensi Tsunami
Gempa Guncang Kabupaten Pangandaran Magnitudo 5,1 Tak Berpotensi Tsunami
Bangunan Enam Lantai di KBU Disegel, Diduga Langgar Izin dan Aturan Tata Ruang
Bangunan Enam Lantai di KBU Disegel, Diduga Langgar Izin dan Aturan Tata Ruang
Teras Cihampelas Dibongkar? DPRD Minta Kajian Menyeluruh dan Solusi Pengganti
Teras Cihampelas Dibongkar? DPRD Minta Kajian Menyeluruh dan Solusi Pengganti

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.