Buntut Kasus MBG Kupang, DPR Desak BGN Cabut Izin SPPG yang Lalai

keracunan MBG garut
(RDK FM)
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Kasus keracunan program makan bergizi gratis (MBG) di Kupang yang menimpa 220 siswa sekolah dasar kembali memantik sorotan tajam dari DPR.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris menilai Badan Gizi Nasional (BGN) belum menunjukkan ketegasan dalam menangani berbagai insiden yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tak hanya kasus di Kupang, Charles juga menyinggung temuan belatung dalam makanan di sebuah sekolah di Magelang.

Ia menyebut insiden ini bukanlah kesalahan kecil, melainkan tanda kelalaian serius dari pihak penyedia, yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kasus seperti di Kupang dan Magelang bukan kesalahan minor. Ini bentuk kelalaian yang membahayakan anak-anak,” ujar Charles, Senin (28/7/2025).

Charles menegaskan, dalam rapat kerja bersama Komisi IX beberapa waktu lalu, BGN sebenarnya telah sepakat melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi proses penyediaan dan distribusi makanan bergizi.

Baca Juga:

Viralkan MBG Belatungan Siswa SMKN Tambakboyo Diskors, Kok Bisa?

Soal Asuransi MBG, BGN: Sedang Kami Diskusikan

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa BPOM belum berperan maksimal, terutama di dapur-dapur SPPG.

Menurut Charles, hasil rapat dengan komisi DPR adalah dokumen resmi yang keputusannya mengikat. Maka, ketidaktegasan BGN terhadap SPPG yang lalai dinilai sebagai bentuk pembiaran yang bisa berujung fatal.

“BGN harus segera mencabut izin SPPG yang terbukti lalai sehingga membahayakan keselamatan anak-anak kita. Jangan tunggu korban berjatuhan lebih banyak lagi,” tegas politisi PDIP itu.

Ia mengingatkan, program MBG dijalankan dengan anggaran besar dari negara. Oleh karena itu, setiap elemen pelaksana wajib bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada peserta didik.

Kasus keracunan MBG di Kupang menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan.

Komisi IX DPR meminta BGN bertindak tegas, termasuk mencabut izin SPPG lalai demi menjamin bahwa program makan bergizi gratis benar-benar memberi manfaat, bukan justru menimbulkan ancaman kesehatan bagi anak-anak Indonesia.

(Anisa Kholifatul Jannah)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
WhatsApp Image 2026-07-15 at 19.50
Ketua DPRD Kota Bekasi Jadi Narasumber Kajian Lemhannas RI, Soroti Pentingnya Aspirasi Generasi Muda dalam Politik
WhatsApp Image 2026-07-15 at 15.48
DPRD Kota Bekasi Soroti TPP PPPK 2025, Desak Kejelasan Janji Kenaikan Tunjangan
WhatsApp Image 2026-07-13 at 15.24
Banggar DPRD Kota Bekasi Bahas Tindak Lanjut LHP BPK dan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
WhatsApp Image 2026-07-13 at 15.03
NPCI Kota Bekasi Jajaki Sinergi dengan DPRD, Matangkan Persiapan Menuju PEPARPROV VII Jabar 2026
bank bjb ORI030
bank bjb Hadirkan ORI030, Pilihan untuk Membangun Masa Depan Lebih Sejahtera
Berita Lainnya

1

Prediksi Skor Hamburger SV vs Bayer Leverkusen Bundesliga 2025/2026, Duel Krusial di Volksparkstadion

2

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

3

Threads Melonjak Pesat, Jadi Penantang X Milik Elon Musk

4

Brace Cristiano Ronaldo Warnai Kemenangan Al Nassr atas Al Gharafa di Liga Champions Asia

5

Ribuan Atlet Jawa Barat Ikut Pengukuhan Pelatda PON XXI/2024
Headline
IMG-20260718-WA0005
Ketua DPRD Kota Bekasi Hadiri Raker dan Halal Bihalal Sahabat MUI, Dorong Dakwah Kolaboratif untuk Kota yang Harmonis
Lamine Yamal
Spanyol Lanjutkan Dominasi atas Prancis, Tiga Kemenangan Beruntun Antar La Furia Roja ke Final Piala Dunia 2026
Spanyol
Prediksi Skor Spanyol vs Belgia: La Roja Andalkan Tembok Kokoh, The Red Devils Siap Beri Kejutan
WhatsApp Image 2026-07-09 at 18.58
Farhan: Pendapatan Daerah Kota Bandung 2025 Capai Rp3,79 Triliun