JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam mengawal rantai pasok bahan baku guna memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, menyebut gubernur, bupati, hingga wali kota memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan pangan di wilayah masing-masing untuk mendukung operasional dapur MBG.
“Kami memohon kepada para kepala daerah agar rantai pasok di daerahnya bisa terpenuhi. Dengan rantai pasok yang siap, maka petani, peternak, dan nelayan akan sejahtera karena produk mereka diserap langsung,” ujar Dadang usai rapat koordinasi di Serang, Banten.
Ia menjelaskan, dari total alokasi Rp15.000 per porsi MBG, sekitar Rp10.000 digunakan khusus untuk belanja bahan baku. Sesuai aturan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, program ini juga wajib melibatkan pelaku UMKM serta menyerap hasil pertanian lokal.
Baca Juga:
Ribuan SPPG Program MBG di Pulau Jawa Disetop Sementara
Dadang menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus mampu mengatur distribusi bahan pangan secara tepat agar tidak memicu inflasi di pasar daerah.
“Ekonomi akan kuat di bawah jika rantai pasok ini berjalan. Petani senang, karena produknya dibeli untuk mendukung kebutuhan dapur di seluruh wilayah,” katanya.
Selain itu, pengawasan terhadap operasional dapur juga menjadi perhatian serius. BGN menetapkan standar ketat, mulai dari higienitas proses memasak hingga kualitas gizi makanan yang harus seimbang, dengan komposisi karbohidrat sekitar 40 persen, serta protein dan serat yang cukup.
“BGN tidak segan mencabut izin operasional mitra yang melanggar standar, sebagaimana penutupan salah satu unit dapur yang baru saja dilakukan di Kota Cilegon,” tegas Dadang.
Untuk meningkatkan transparansi, BGN juga mendorong penggunaan platform digital yang memungkinkan pemantauan secara real-time, mulai dari lokasi dapur, jumlah penerima manfaat, hingga menu harian yang disajikan.
“Setiap hari pengelola wajib mengunggah menu mereka ke platform tersebut. Kami juga meminta sekolah-sekolah aktif mengawasi kualitas makanan yang diterima anak-anak,” pungkasnya.
