Bersumber dari Anggaran Hibah APBD Jabar, NPHD Pilkada 2024 Resmi Ditandatangani

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada tahun 2024 resmi ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Jawa Barat (Jabar ) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar dan Bawaslu Jabar di Gedung Sate, Kamis (9/11/2023).(Ilustrasi: BL).

Bagikan

BANDUNG,TM.ID: Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada tahun 2024 resmi ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Jawa Barat (Jabar ) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar dan Bawaslu Jabar di Gedung Sate, Kamis (9/11/2023).

“Setelah melalui proses panjang penyusunan anggaran, NPHD yang bersumber dari anggaran Hibah APBD itu secara resmi disetujui,” ucap Iip Hidayat, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat melalui  keterangan tertulisnya.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman menyebut, bahwa NPHD sebagai wujud mendukung
demokrasi, Pemilu dan Pilkada yang sangat penting bagi Jawa Barat.

“Pilkada di Jawa Barat akan diselenggarakan setelah Pemilu pada tahun 2024 nanti, semoga pelaksanaannya berjalan dengan aman dan lancar.” ujar Bedi.

BACA JUGA: Pemilu 2024, Polri Gandeng KPU Cegah Kerawanan Distribusi Logistik

Bedi juga menjelaskan TNI, POLRI dan ASN sebagai akar rantai penjaga bagi keberlangsungan Pilkada nanti. Perannya dibutuhkan ditengah kompetisi politik. Selanjutnya, penyelenggara Pemilu merupakan jaminan yang menentukan keberhasilan Pilkada yang aman, damai, dan jurdil.

“Kita akan melalui ini bersama. Mari kita jalani dengan menjunjung falsafah Jawa Barat yaitu silih asah, silih asuh, serta mengimplementasikan asas gotong royong. Falsafah itu untuk kemajuan Pilkada,” tambah Bedi.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan, bahwa sebagai unsur kenegaraan, TNI, POLRI, dan ASN harus menjaga netralitas serta memastikan untuk tidak terlibat dalam salah satu
kepentingan.

“Penandantanganan NPHD ini sebagai bentuk dukungan untuk memastikan anggaran Pilkada mencukupi dan proporsional,”ujar Bey.

Bey juga mengajak seluruh penyelenggara Pemilu dan pemerintahan di Jawa Barat untuk mengambil
langkah konkrit dalam memenuhi kebutuhan Pilkada.

Ditemui di tempat lain, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni mengucap senang atas disetujui NPDH bersama ini. Ummi berkomitmen untuk menjalankan Pilkada serentak 2024 dengan berkualitas.***

 

 

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Ketua yayasan ponpes lombok
Terinspirasi Film Walid, Kasus Predator Seks Ketua Yayasan Ponpes di Lombok Terungkap
purnawirawan tni prabowo
Didesak Purnawirawan TNI Soal Gibran, Ini Sikap dari Prabowo
Stabilisasi Harga dan Dorong Perkembangan UMKM Lokal, Disdagin Kota Bandung Bakal Gelar Bazar Mura
Stabilisasi Harga dan Dorong Perkembangan UMKM Lokal, Disdagin Kota Bandung Bakal Gelar Bazar Mura
Windy 'Idol'
Windy 'Idol' Menangis di KPK: Saya Pengen Punya Masa Depan
Suar Mahasiswa Awards
Roadshow Perdana Suar Mahasiswa Awards 2025 Disambut Antusias di UHS
Berita Lainnya

1

Bupati Cirebon Luncurkan Program 'DAKOCAN'

2

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

3

Kota Bandung Perlu Bangun Sistem Pangan Berkelanjutan

4

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

5

LSI: Kepala Daerah di Jabar Harus Ikuti Langkah Bupati Bandung Terjemahkan Program Presiden
Headline
Aleix Espargaro
Kembali ke Lintasan MotoGP Sebagai Wildcard Honda, Aleix Espargaro Mengaku Gugup
Gempa Bumi Guncang Cilacap Jateng
Gempa Bumi M 3,4 Guncang Cilacap Jateng
Prakiraan Cuaca Sejumlah Kota di Indonesia 18 April 2025
Prakiraan Cuaca Sejumlah Kota di Indonesia 25 April 2025
Inter
Kondisi Inter Memburuk, Jalan Barcelona Menuju Final Kian Terbuka

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.