Bagaimana Pedoman Pemilu 2024 di Wilayah IKN? Begini Kata DPR RI

Foto - Web -

Bagikan

JAKARTA, TM.ID – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah dipastikan menjadi pedoman hukum untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

Bahkan anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menegaskan bahwa Perppu nomor 1 itu menjadi “jaminan” kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Setelah Presiden Jokowi mendatangani Perppu Pemilu pada Senin (12/12), maka penyelenggara pemilu sudah bisa menggunakannya sebagai pedoman pelaksanaan Pemilu Serentak 2024,” tegas Guspardi, melansir Antara, Rabu (14/12/2022).

Menurutnya, kepastian hukum melalui Perppu itu juga termasuk untuk penyelenggaran pemilu di daerah-daerah dalam cakupan wilayah Ibu Kota negara (IKN) Nusantara dan di empat daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua.

Daerah-daerah yang dalam cakupan wilayah IKN pada Pemilu 2024, jelasnya, dalam Perppu ini diatur bahwa pelaksanaan pemilu di wilayah IKN tetap sama seperti pelaksanaan Pemilu 2019.

“Ke depan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara wilayah kerjanya tidak meliputi wilayah IKN,” ujarnya.

Guspardi menilai Perppu Pemilu juga menjadi payung hukum bagi partai politik calon peserta pemilu yang akan ditetapkan KPU pada 14 Desember 2022.

Guspardi menjelaskan dalam Perppu Pemilu juga diatur terkait kampanye pemilu legislatif (Pileg) yang awalnya sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, dimulai 3 hari setelah daftar calon tetap (DCT) ditetapkan.

Menurut dia, dalam Perppu Pemilu ditegaskan bahwa pelaksanaan kampanye dilakukan 25 hari setelah penetapan DCT untuk kampanye Pileg dan 15 hari setelah penetapan DCT pasangan calon untuk Pemilu Presiden (Pilpres).

“Langkah pengaturan tersebut untuk mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi dalam proses pencetakan dan distribusi logistik,” katanya.

Sementara itu menurut dia, terkait nomor urut peserta pemilu, bagi sembilan partai politik yang lolos ke DPR RI pada Pemilu 2019 diberikan dua opsi.

Dia menjelaskan, opsi pertama, boleh menggunakan nomor urut partai politik peserta pemilu yang sama pada Pemilu 2019. Kedua, boleh juga mengikuti kembali penetapan nomor urut partai politik secara undi bersama dengan peserta pemilu 2024 yang baru yang telah ditetapkan oleh KPU.

“Saya berharap Perppu Pemilu yang telah ditandatangani Presiden Jokowi bisa dikirim ke DPR sesegera mungkin untuk dilakukan kajian dan didiskusikan untuk selanjutnya diambil keputusan apakah Perppu ini dapat disetujui atau ditolak,” ujarnya.

Dia mengatakan sesuai dengan Pasal 22 UUD NRI 1945 ayat (2) yang menegaskan bahwa Peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

Dan ayat (3) berbunyi “jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News!
Berita Terkait
Berita Terkini
Iduladha 2024
Tentukan Bulan Zulhijah dan Iduladha 2024, Ini Alur Sidang Isbat Kemenag
konser dua lipa
Dua Lipa Bakal Konser di Jakarta pada 9 November 2024
Manfaat Daun Talas
7 Manfaat Konsumsi Daun Talas untuk Kesehatan, Bisa Optimalkan Jantung
korupsi pt timah
Kejagung: Kerugian Korupsi PT Timah Tembus Rp300 Triliun!
all eyes on rafah
Tagar All Eyes on Rafah Kembali Menggema di Media Sosial
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Tagar All Eyes on Rafah Trending, Ini Penyebabnya!

3

bank bjb Umumkan Pemenang bjbpreneur 2024 dalam Momen HUT 63

4

Berapa Bayaran Avenged Sevenfold Sekali Manggung?

5

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!
Headline
Bambang Gatot Ariyono
Mantan Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyanto Jadi Tersangka Kasus Korupsi PT Timah
Istri Habib Luthfi
Istri Habib Luthfi Meninggal Dunia
serangan di rafah
Pembantaian di Rafah Tak Hentikan AS Kirim Senjata ke Israel
Timnas Putri Kalahkan Singapura
Timnas Putri Kalahkan Singapura 5-1, Satoru Mochizuki: Senang