BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Kemacetan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kota Bandung. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengupayakan berbagai solusi konkret untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
“Penyebab macet di Kota Bandung sedang kami upayakan solusinya. Ada 11 titik rawan yang perlu segera ditangani,” kata Erwin, Sabtu (20/9/2025).
Adapun titik-titik rawan macet tersebut meliputi kawasan Gedebage, Cimencrang, Cisaranten Kulon, Parakan Saat, Laswi, Ahmad Yani, Jalan Sunda, Jalan Sumatra, Jalan Merdeka, Jalan Braga, serta Nurtanio yang masih dalam tahap pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, sebagian besar kemacetan terjadi akibat perlintasan sebidang kereta api. Karena kondisi jalan relatif sempit, membangun flyover jalan biasa dinilai kurang efektif.
Baca Juga:
Antisipasi Longsor dan Banjir Sungai, Pemkot Bandung Kerahkan Aparat hingga RW
Risih dengan Reklame Semrawut, Warga Dukung Pemkot Bandung Bersih-Bersih Baliho
“Salah satu opsi yang kami dorong adalah flyover kereta api, bukan sekadar flyover jalan. Jadi kereta yang melintas naik ke atas, sehingga hambatan lalu lintas bisa berkurang,” ucapnya.
Selain 11 titik tersebut, Pemkot Bandung juga menyoroti Bundaran Cibiru yang hingga kini menjadi titik paling macet di wilayah timur kota. Karena jalan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pemkot meminta bantuan Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan usulan pembangunan flyover atau underpass ke Kementerian PUPR.
“Bundaran Cibiru adalah pintu masuk utama dari arah timur. Macetnya luar biasa, jadi perlu solusi permanen,” tegasnya.
Pemkot Bandung juga mendorong penataan di Jalan Soekarno-Hatta, khususnya di sekitar SMKN 9 hingga Universitas Islam Nusantara (Uninus). Lokasi tersebut rawan kecelakaan karena banyak warga menyeberang tanpa fasilitas penyeberangan yang memadai.
Erwin menekankan, penanganan kemacetan membutuhkan sinergi lintas sektor, karena sebagian kewenangan dan lahan berada di bawah pemerintah provinsi maupun pusat.
“Ini tidak bisa hanya oleh Pemkot Bandung. Kami harap gubernur menjadi pintu penyampaian aspirasi ke Kementerian PUPR agar percepatan penataan bisa segera direalisasikan,” pungkasnya.
(Kyy/_Usk)
