BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baru dilaksanakan pada sekitar September-Oktober setiap tahunnya dan penekenan kontrak proyek daerah yang baru dimulai sekitar April tahun berikutnya, menjadi sebab banyak dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan. hal tersebut diungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti.
lebih lanjut dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025) Ia menjelaskan, karena itu, pencairan anggaran baru dapat dilakukan pada kuartal IV tiap tahun anggaran,
“Yang pertama, mereka perencanaannya, pembuatan APBD-nya, ini biasanya dilakukan sekitar bulan September-Oktober. Ya, di tahun sebelumnya. Kemudian dari situ, mereka baru mulai berkontrak itu bahkan kalau saya lihat modusnya dari tahun ke tahun, kontrak itu biasanya baru dimulai sekitar bulan April. Itu baru kontrak. Kemudian, direalisasikan biasanya mulai cepat di 3 bulan terakhir,” jelasnya.
Baca Juga:
Biaya Retreat Kepala Daerah Ditanggung Anggaran Kemendagri
Gubernur Jabar Wacanakan WFH Imbas Dana Transfer Daerah Berkurang
Dengan siklus ini, uang-uang yang sudah dibayarkan pemerintah pusat pada daerah terakumulasi di sisa tahun anggaran sebelumnya. Namun, belum habis anggaran tersebut, sudah masuk lagi anggaran pemerintah untuk program-program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah.
“Nah, ini berkumpul lah di BPD-BPD (Bank Pembangunan Daerah) itu. Nah, ini yang menimbulkan saldonya jadi tinggi, yang tadi katanya Rp223 triliun,” lanjut Prima, sapaan Primanto.
Perlu diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana Pemda yang mengendap di bank per Agustus 2025 tercatat sebanyak Rp233,11 triliun. Angka itu terus mengalami kenaikan sejak Agustus 2021 yang sebesar Rp 178,95 triliun; 2022 senilai Rp203,42 triliun; 2023 sebesar Rp201,3 triliun; dan 2024 sebesar Rp192,57 triliun.
Meski begitu, dengan siklus ini pula, dana yang mengendap di bank tersebut akan berada di posisi Rp95-Rp100 triliun pada akhir tahun. Itu terjadi karena daerah mulai memacu belanja daerah melalui proyek-proyek yang telah diteken.
“Sebagian besar dari jumlah itu biasanya udah digiro. Ya, jadi begitu. Nanti bayar, nanti bayar. Walaupun kita juga nggak tutup mata, ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakannya dengan optimal. Sehingga, ya uangnya nongkrong di situ aja. Tadi mulai dari schedule kontrak dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi tantangan buat daerah. Di mana dia mencepat itu,” ucap Prima. (usamah kustiawan)
