JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID — Dalam sidang praperadilan kasus Tom Lembong, Dr. Hamdani menyatakan bahwa ekspos Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukan bukti kerugian negara. Ia menyatakan dalam keterangan tertulisnya bahwa ekspos justru menunjukkan bahwa proses perhitungan kerugian negara masi berjalan dan belum final. Hal itu disampaikannya saat memberi kesaksian ahli di sidang praperadilan Thomas Trikasih Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada (21/11/2024).
“Ekspose justru menunjukkan bahwa proses perhitunan kerugian negara masih berjalan dan belum final. Audit baru mulai menghitung kerugian keuangan negara setelah ditertibkannya surat tugas oleh pimpinan instansi pemeriksa/pengawasan yang dilaksanakan setelah ekspose kasus oleh instansi penyidik”, kata Ahli melalui keterangan tertulis di praperadilan Tom Lembong, Hamdani pada (22/11/2024).
Hamdani melanjutkan bahwa proses investigatif semacam itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Ia melanjutkan bahwa sangat mungkin memerlukan waktu lebih dari satu bulan.
“Proses audit investigatif memerlukan waktu. Sangat mungkin lebih dari satu bulan”, lanjut Hamdani.
Adapaun auditor BPKP ang berwenang menghitung kerugian negara adalah mereka yang memiliki sertigikasi dan berdinas pada unit kerja investigasi, serta melaksanakan dengan kriteria yang telah ditentukan dan memiliki kompetensi audit investigasi. Ia menjelaskan bahwa standar dan prosedur kerja yang dibutuhkan untuk audit telah disisipkan oleh instansi tersebut.
“Auditor BPKP yang berwenang menghitung kerugian negara adalah yang sudah memiliki sertifikasi. Auditor tersebut harus berdinas pada unit kerja investigasi dan melaksanakan dengan kriteria yang telah ditentukan dan memiliki kompetensi untuk melakukan audit investigasi. Standar dan prosedur kerja yang diperlukan untuk melakukan audit tersebut sudah disisipkan dengan baik oleh instansi pengawasan tersebut”, pungkas Hamdani.
Dengan keterangan Hamdani ini, maka audit BPKP yang digunakan untuk mentersangkakan Tom Lembong perlu dipertanyakan keabsahannya sebagai dasar penetapan tersangka. Terlebih, sebelumnya telah terdapat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga yang berwenang dalam menentukan kerugian negara, seperti yang diungkapkan oleh Tim Penasihat Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir.
“Kami memiliki audit BPK di atasnya BPKP. BPK itu periode 2015-2017 audit BPK. Artinya dalam periode Pak Tom menjabat sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara,” Kata Ari pada (20/11/2024).
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pada (29/10/2024)/ Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan kegiatan importasi gula periode 2015-2023 di Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Tom Lembong yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan pada 2015-2016, dituduh oleh Kejaksaan Agung terlibat dalam perizinan impor gula yang disinyalir merugikan negara, bersama dengan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) periode 2015-2016, yang berinisial CS.
Penahanan Thomas Lembong oleh kejaksaan ini juga disebut tim penasehat hukum tidak berdasarkan prosedur hukum yang benar. Hal ini karena penahaan dilakukan tanpa menunjuk dua alat bukti dan pelanggaran hak Thomas Lembong untuk memilih penasehat hukumnya sendiri.
Praperadilan terhadap penahanan Tom Lembong telah memasuki hari keempat. Pada hari keempat ini pengadilan mendengarkan kesaksian para ahli di praperadilan Tom Lembong. Proses mendengar kesaksian ahli diwarnai tanya-jawab antara pihak Kejagung dengan para saksi ahli.
(Agus Irawan/Usk)
