BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah mengungkapkan sebanyak 45 persen bantuan sosial (Bansos) program keluarga harapan (PKH) dan sembako tidak tepat sasaran. Adapun nilai bansos tidak tepat sasaran tersebut mencapai Rp14 – Rp17 tiliun.
Temuan ini diungkap oleh Badan Komunikasi Pemerintah (PCO) dalam sebuah unggahan pada laman resmi Instagramnya @pco.ri. Adapun data bansos tidak tepat sasaran ini terungkap usai pemerintah melakukan pemutakhiran data kemiskinan lewat Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan BPS dengan memperhatikan pengecekan lapangan.
Hasil pemutakhiran data mencatata sebanyak 616.367 keluarga penerima manfaat PKH ternyata tidak layak menerima bantuan lagi. Selain itu, sebanyak 1.286.066 keluarga penerima manfaat sembako juga dinilai tidak layak lagi menerima bansos.
Baca Juga:
Menkeu Bakal Alihkan Anggaran MBG ke Bansos Beras 10 Kg
Terbukti Main Judi Online, 1.207 Penerima Bansos di Bandung Dicoret!
Secara total, ada sekitar 1.902.433 keluarga yang tidak layak menerima bansos dari pemerintah. Untuk itu, pemerintah menekankan pembenahan pada sistem penyaluran bansos melalui pemanfaatan teknologi dalam upaya menekan angka bansos yang tidak tepat sasaran.
“Masih banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi alasan utama pemerintah untuk segera membenahi sistem yang ada,” tulis akun PCO dalam unggahannya, dikutip Senin (22/9/2025).
Presiden Prabowo juga telah menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengentasan kemiskinan.
Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah yakni Program Pilot Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi. Program ini didukung oleh pemutakhiran Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memperkuat verifikasi data penerima.
Dengan sistem digital, keluarga penerima manfaat yang berhak bisa terverifikasi secara jelas. Selain itu, proses penyaluran bansos dapat dipantau secara transparan, aman, dan akuntabel.
(Raidi/Budis)
