BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan puluhan ribu pendamping bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) se-Indonesia akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mensos Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa gus ipul menyampaikan bahwa ini merupakan kabar baik bagi para pendamping PKH.
“Ini kabar baik bagi para pendamping PKH di berbagai daerah,” kata Mensos, Selasa (23/9/2025) seperti dilansir dari Antara.
Pengangkatan ini menjadi komitmen pemerintah dalam mensejahterakan pendamping PKH yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Ia mngungkap pemerintah akan menangkat lebih dari 33 ribu pendamping PKH menjadi ASN.
“Insya Allah, 33 ribu lebih pendamping PKH di seluruh Indonesia, sebentar lagi akan menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK,” ujar Mensos.
Gus Ipul menyampaikab, keputusan ini merupakan harapan besar Presiden Prabowo Subianto dalam rangka meningkatkan kapasitas pendamping PKH dan memastikan kinerja yang lebih terukur.
Baca Juga:
Penerima Bansos Siap-Siap, Minyak Goreng 2 Liter Mulai Dibagikan Oktober-November
Digitalisasi Bansos Mulai Diuji, AI hingga Face Recognition Dipakai untuk Perlinsos
Pekan lalu Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan peran pendamping PKH tetap menjadi ujung tombak dalam mendampingi penerima manfaat di daerah, meski pemerintah tengah melakukan digitalisasi bantuan sosial (bansos).
“Pendamping PKH masih tetap mendampingi masyarakat. Belum semua penerima terbiasa menggunakan teknologi. Sambil sosialisasi, mereka juga memberikan pemahaman,” kata Gus Ipul (15/9/2025).
Menurutnya, digitalisasi bansos dirancang untuk mempermudah verifikasi dan validasi data penerima. Namun, sistem ini tidak menghilangkan peran pendamping sosial dalam memastikan bantuan tepat guna.
Selain membantu masyarakat mengakses bansos, pendamping akan bertugas melakukan pengecekan lapangan, memverifikasi kondisi penerima, serta memberi edukasi agar bansos digunakan sesuai peruntukannya.
“Jadi, digitalisasi bukan menggantikan peran manusia, tapi memperkuat. Pendamping tetap yang memastikan langsung di lapangan,” ujarnya.
Adapun digitalisasi bansos ini dilaksanakan atas inisiasi dari Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk membantu perbaikan penyaluran bantuan sosial melalui sinkronisasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipadankan dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) untuk mencegah salah sasaran.
Kementerian Sosial saat ini masih melakukan uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi, Jawa Timur, dan jika dinilai berhasil maka pemanfaatannya akan diperluas ke daerah-daerah lainnya.
(Raidi/_Usk)
