JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Pemerintah memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menghentikan sementara ribuan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar operasional. Langkah ini ditegaskan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan bagi jutaan penerima manfaat, terutama anak-anak.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan terhadap SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
“SPPG-SPPG yang tidak memiliki IPAL atau belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar tapi sertifikat belum keluar dalam satu bulan, tetap kita hentikan sementara,” ujarnya.
Dari total sekitar 26.800 unit SPPG yang tersebar di berbagai daerah, saat ini tercatat sekitar 1.780 unit yang ditangguhkan operasionalnya. Namun, angka tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing pengelola.
Pengawasan di lapangan juga diperkuat dengan keterlibatan inspektorat guna memastikan setiap unit memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan kelayakan operasional. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas program secara bertahap sepanjang 2026 sesuai arahan Presiden.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa langkah penutupan sementara ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam membenahi program strategis tersebut.
“Ada 1.780 SPPG ditutup karena tidak sesuai standar. Penutupan itu langkah paling keras, artinya kita serius melakukan perbaikan,” katanya.
Baca Juga:
BGN Wajibkan SPPG Unggah Menu MBG di Medsos
Ia menambahkan bahwa Program MBG tidak sekadar membagikan makanan, tetapi merupakan investasi besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak sebagai penerima manfaat.
Zulkifli mengakui bahwa program berskala besar tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Namun, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar tidak ada masalah yang berdampak pada anak-anak.
“Tentu ini tidak mudah, jumlahnya sangat besar. Tapi kita tidak boleh ada kesalahan karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Pemerintah juga mengajak pihak sekolah untuk aktif mengawasi pelaksanaan program di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, sekolah diminta segera menyampaikan laporan melalui SPPG atau kanal pengaduan resmi yang telah disediakan.
Dengan pengawasan yang diperketat dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah berharap Program MBG dapat berjalan optimal serta benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan gizi dan kualitas generasi muda Indonesia.
