World Bank Nilai RI Negara Paling Jelek dalam Pengaturan Pajak, Begini Respon Luhut

Sadar Pajak
Ilustrasi
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — World Bank menyebut Indonesia salah satu negara yang paling jelek dalam menghimpun pajak. Hal ini disampaikan Bank Dunia Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat mengunjungi Kantor DEN tiga minggu lalu.

Leboh lanjut di ungkap Luhut, Bank Dunia bahkan menyamakan Indonesia dengan Nigeria karena buruk dalam memungut pajak dari rakyat, sehingga penerimaan pajak menjadi tidak maksimal.

Luhut mengungkapkan kritik Bank Dunia (World Bank) kepada Indonesia dalam kinerja penerimaan pajak.

“World Bank itu kritik kita bahwa kita salah satu negara yang meng-collect pajaknya tidak baik. Kita disamakan dengan Nigeria,” ujarnya saat konferensi pers di kantornya beberapa Waktu lalu.

Luhut menyebut World Bank memperkirakan, jika Indonesia mampu mengelola pajak secara optimal, maka penerimaan negara dapat meningkat hingga 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini setara dengan tambahan pendapatan sebesar Rp 1.500 triliun.

Ia pun menyampaikan kepada Bank Dunia, Indonesia berencana membuat layanan digital pemerintah atau Government Technology (GovTech) untuk mempermudah pemerintah mengawasi setiap pergerakan ekonomi.

BACA JUGA:

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Stabil Diatas 5 Persen Diapresiasi Bank Dunia

Luhut Dilantik Prabowo Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional

 

“Ini sama seperti PeduliLindungi saat masa Pandemi Covid-19. Kami hampir tidak ada keluar uang di situ, tapi dengan PeduliLindungi ini kami bisa mengontrol perpindahan penduduk dan keamanan satu gedung, satu daerah, mengurangi penyebaran Covid waktu itu,” tuturnya.

Luhut mengatakan, saat ini pemerintah sudah memiliki layanan digital sistem informasi mineral dan batu bara kementerian/lembaga (SIMBARA) untuk menertibkan pajak. Melalui sistem tersebut, seluruh aktivitas produksi, hingga ekspor-impor mineral dapat terdata dan terlacak.

“Dia sudah ekspor berapa, dia bayar royalti atau belum, ada utang di pemerintah atau tidak. Once itu terjadi, otomatis blocking,” ucapnya.

 

 

(Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
WhatsApp Image 2026-07-15 at 19.50
Ketua DPRD Kota Bekasi Jadi Narasumber Kajian Lemhannas RI, Soroti Pentingnya Aspirasi Generasi Muda dalam Politik
WhatsApp Image 2026-07-15 at 15.48
DPRD Kota Bekasi Soroti TPP PPPK 2025, Desak Kejelasan Janji Kenaikan Tunjangan
WhatsApp Image 2026-07-13 at 15.24
Banggar DPRD Kota Bekasi Bahas Tindak Lanjut LHP BPK dan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
WhatsApp Image 2026-07-13 at 15.03
NPCI Kota Bekasi Jajaki Sinergi dengan DPRD, Matangkan Persiapan Menuju PEPARPROV VII Jabar 2026
bank bjb ORI030
bank bjb Hadirkan ORI030, Pilihan untuk Membangun Masa Depan Lebih Sejahtera
Berita Lainnya

1

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung

2

Brace Cristiano Ronaldo Warnai Kemenangan Al Nassr atas Al Gharafa di Liga Champions Asia

3

Siapa Thomas Matthew Crooks Penembak Donald Trump? Terdaftar Pemilih Partai Republik

4

Meski Matic, ini Catatan Berkesan BBM Kijang Kapsul LGX

5

Studio Alam Gamplong, Destinasi Perfilman Favorit di Sleman
Headline
IMG-20260719-WA0002
DPRD Kota Bekasi Susun Agenda Strategis Melalui Rapat Badan Musyawarah
IMG-20260719-WA0001
DPRD Kota Bekasi Buka Masa Sidang 2026, Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025
IMG-20260718-WA0005
Ketua DPRD Kota Bekasi Hadiri Raker dan Halal Bihalal Sahabat MUI, Dorong Dakwah Kolaboratif untuk Kota yang Harmonis
Lamine Yamal
Spanyol Lanjutkan Dominasi atas Prancis, Tiga Kemenangan Beruntun Antar La Furia Roja ke Final Piala Dunia 2026