BANDUNG,TM.ID: Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), menggelar Rapat Tingkat Menteri mengenai Perkembangan Pelaksanaan P2K, di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Kamis (22/02/2024).
Dalam hal tersebut Amin mengungkapkan telah melakukan beragam upaya untuk penanggulangan kemiskinan dalam 5 tahun terakhir. Seperti, memperluas jangkauan bantuan sosial, mobilisasi perlindungan sosial pada masa Pandemi Covid-19, inovasi program peningkatan pendapatan melalui kebijakan pasar tenaga kerja, serta mempertahankan angka kemiskinan agar tetap di bawah 10 persen.
Pemerintah selalu berupaya untuk mencapai target penurunan kemiskinan pada tahun 2024, meskipun terdapat berbagai tantangan yang haru dilewati.
Wapres juga menegaskan terdapat tiga strategi pokok penurunan angka kemiskinan menjadi 7,5 persen serta kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024, untuk mencapai target yang telah ditentukan.
“Yang pertama, agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus memperbaiki pensasaran untuk menjangkau keluarga miskin yang belum menerima program bantuan sosial maupun jaminan sosial, dengan merujuk pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terus dipadankan,” perintah Amin, Kamis (22/2/2024)
Kemudian yang kedua, untuk wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta wilayah dengan jumlah penduduk miskin tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, akan terus dilakukan intervensi khusus dalam program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
”Kemudian yang ketiga, penyaluran program tambahan selain program reguler seperti Bantuan Beras dan BLT El-Nino yang dapat menjadi upaya khusus untuk mempercepat penurunan kemiskinan,” instruksi Amin, melansir dari wapesri.
BACA JUGA: Kolaborasi Menekan Stunting, Ma’ruf Amin Titip Pesan Kepada MUI
Lebih lanjut, selain tiga strategi tersebut, Amin meminta ketepatan jumlah dan waktu penyaluran program kepada pemerintah dan lembaga/kementrian terkait.
Ia juga mengungkapkan untuk mengedapankan kelompok rentan seperti lansia tunggal, pekerja migran, perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas.
Selain itu, menekankan penyaluran bantuan sosial segera teralisasi sebelum akhir Februari 2024, untuk memastikan agar dampak penyaluran bansos terpantau dalam Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2024.
(Vini/Aak)
