JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari. Terbaru, penyidik lembaga antirasuah tersebut mencecar pengusaha Robert Priantono Bonosusatya (RPB) terkait adanya dugaan “upah pungut” dari perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur tersebut.
Pemeriksaan yang berlangsung pada Kamis (2/4) dan berlanjut hingga Jumat (3/4/2026) ini difokuskan pada mekanisme penarikan dana dari para pengusaha tambang kepada Robert. Dana tersebut diduga berkaitan erat dengan akses infrastruktur yang menjadi jalur vital distribusi hasil tambang.
Mekanisme Jalur Lintas dan Terminal Batu Bara
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik tengah mendalami secara spesifik pengetahuan saksi mengenai pungutan yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan batu bara di Kutai Kartanegara.
“Penyidik mendalami pengetahuan saksi soal upah pungut yang dilakukan oleh saudara RB kepada para perusahaan tambang. Upah tersebut diketahui berkaitan dengan penggunaan jalur lintas atau terminal yang digunakan perusahaan untuk mengangkut batu bara,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
KPK saat ini sedang menelusuri secara detail berapa total jumlah uang yang terkumpul, mekanisme pembayarannya, hingga bagaimana aliran dana tersebut bermuara. Proses penghitungan kerugian atau jumlah gratifikasi yang terlibat masih terus dilakukan oleh tim ahli.
Benang Merah dengan Kasus Rita Widyasari
Keterlibatan Robert dalam pusaran kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan panjang terhadap Rita Widyasari. Nama Rita sendiri mulai menjadi subjek hukum KPK sejak September 2017 terkait suap izin perkebunan sawit senilai Rp6 miliar. Namun, seiring berjalan waktu, kasus ini berkembang ke arah gratifikasi pertambangan dan pencucian uang.
Pada Februari 2025, terungkap fakta mengejutkan bahwa Rita diduga menerima komisi dari produksi tambang batu bara dengan nilai mencapai 5 dolar AS per metrik ton. Skandal ini kian membesar setelah pada Februari 2026, KPK resmi menetapkan tiga korporasi besar sebagai tersangka, yakni:
- PT Sinar Kumala Naga (SKN)
- PT Alamjaya Barapratama (ABP)
- PT Bara Kumala Sakti (BKS)
Penyitaan Aset Mewah
Hingga pertengahan 2024, KPK telah menyita aset-aset bernilai fantastis yang diduga bersumber dari hasil kejahatan tersebut. Aset yang diamankan meliputi 91 unit kendaraan (mobil dan motor mewah), lima bidang tanah luas, hingga 30 jam tangan mewah berbagai merek ternama.
Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK kemungkinan besar akan kembali memanggil Robert Bonosusatya untuk memberikan keterangan tambahan guna melengkapi berkas perkara.
“Kami meyakini saudara RPB akan kembali kooperatif dalam pemeriksaan selanjutnya, sebagaimana sikap yang ditunjukkan pada pemeriksaan sebelumnya,” pungkas Budi.
Kasus ini menjadi salah satu penyidikan terlama dan terluas yang ditangani KPK, mengingat keterlibatan banyak pihak, mulai dari pejabat publik, pengusaha kelas kakap, hingga entitas korporasi di sektor sumber daya alam.
