JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Presiden Prabowo Subianto mengklaim program makan bergizi gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 21 juta penerima manfaat.
Presiden menegaskan bahwa dirinya secara rutin memantau perkembangan harian program tersebut untuk memastikan tidak ada kendala di lapangan.
“Tadi malam (25/8), saya mendapat laporan bahwa penerima manfaat telah melewati angka 21 juta. Saya monitor setiap hari, berapa jumlahnya hari ini, di mana ada masalah. Kita pasti bisa,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya pada peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional RS Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono di Jakarta, dikutip Rabu (27/8/2025).
Pernyataan ini disampaikan Presiden untuk menegaskan bahwa Indonesia mampu mewujudkan program-program ambisius, meski awalnya banyak pihak meragukan. Ia menyinggung skeptisisme yang muncul saat program MBG pertama kali dicanangkan.
“Banyak yang tidak percaya, tidak setuju, dan mengira program ini butuh waktu 5 sampai 10 tahun untuk terwujud. Namun, pada 15 Agustus lalu, saya sudah melaporkan lebih dari 20,4 juta penerima manfaat,” tegasnya.
BGN: Program MBG Capai 6.137 Lokasi
Sementara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa seluruh pendanaan untuk program MBG bersumber dari kemitraan publik-swasta, tanpa menggunakan anggaran APBN.
Hingga pertengahan Agustus 2025, sebanyak 6.137 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan melayani lebih dari 20 juta penerima manfaat.
“Ke-6.137 SPPG yang sudah berjalan serta 19.000 calon SPPG yang sedang diverifikasi, 100% dibiayai melalui kemitraan. Tidak ada penggunaan APBN sama sekali,” tegas Dadan dalam peresmian Pilot Project Satgas MBG oleh Kadin Indonesia di Semarang, Jumat (22/8).
Dadan mengungkapkan, BGN telah berhasil menarik dana masyarakat senilai Rp 50 triliun melalui skema kemitraan ini.
Dari jumlah tersebut, Kadin Indonesia menyumbang sekitar Rp 500 miliar atau setara 10% dari total dana masyarakat yang terhimpun.
“Dengan stimulus Rp 10,3 triliun dari BGN, kami mampu mendorong perputaran dana masyarakat hingga Rp 50 triliun. Ini adalah contoh kolaborasi yang efektif,” paparnya.
BACA JUGA
Menag Respon Tempat Makan MBG Diduga Mengandung Minyak Babi: Kalau Ada, Kita Perbaiki
Butuh 6000 SPPG Baru
Menargetkan tambahan 6.000 SPPG baru pada Oktober mendatang, BGN berharap dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat mulai November 2025.
Penerima manfaat mencakup ibu hamil, balita, siswa PAUD hingga SMA, serta santri dan guru di sekolah keagamaan.
Dadan juga berharap Kadin dapat memprioritaskan dukungan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Saya dengar Kadin akan membangun seribu SPPG. Semoga dapat dialokasikan lebih besar untuk daerah 3T agar pemerataan tercapai lebih cepat,” ujarnya.
Hingga saat ini, SPPG telah hadir di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan lebih dari 7.000 kecamatan. Capaian ini melampaui target awal tahun 2025 yang hanya 5.000 SPPG.
Meski telah melayani 20 juta orang, Dadan menyadari angka itu masih 25% dari total target penerima manfaat, atau sekitar 5% dari total populasi Indonesia.
“Tapi, bila dibandingkan dengan negara Eropa, 20 juta orang setara dengan memberi makan di 4 negara,” tandasnya.
Program MBG menunjukkan bagaimana kolaborasi strategis antara pemerintah dan swasta dapat mempercepat penanganan masalah gizi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
(Aak)
