JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Persija Jakarta mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi kepada pihak yang menyebarkan isu bahwa klub berjuluk Macan Kemayoran itu menjadi penyebab tertundanya pembayaran hak Persib Bandung oleh operator kompetisi, PT Liga Indonesia Baru (LIB).
Langkah tersebut muncul di tengah ramainya pembahasan mengenai tagihan piutang Persib kepada PT LIB yang beredar di media sosial. Polemik ini menjadi perhatian publik sepak bola nasional karena menyangkut hubungan antarklub dan transparansi pengelolaan keuangan kompetisi.
Surat Piutang Persib kepada LIB Beredar
Perhatian publik bermula setelah beredar surat konfirmasi piutang Persib kepada PT LIB. Berdasarkan pemberitaan detikJabar pada 29 September 2026, nilai piutang yang tercantum dalam surat tersebut mencapai Rp9.453.229.703 atau sekitar Rp9,45 miliar.
Surat bernomor 225/DIR-PBB/IX/2026 itu disebut ditandatangani di Bandung pada 31 Agustus 2026 dan ditujukan kepada Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, untuk keperluan pengecekan serta rekonsiliasi saldo piutang.
Namun, nominal tersebut belum mencakup seluruh hak yang masih ditunggu Persib. Dalam surat yang beredar, Persib menyebut hak siar dan rating untuk musim 2025/2026 belum masuk dalam angka piutang yang dikonfirmasi.
Persib juga meminta PT LIB memeriksa rincian transaksi dan menyampaikan dokumen pendukung apabila terdapat perbedaan pencatatan. Dengan demikian, surat tersebut berkaitan dengan proses administrasi dan rekonsiliasi antara klub dan operator kompetisi.
Persija Membantah Dikaitkan dengan Persoalan Pembayaran
Di tengah berkembangnya isu tersebut, Persija mengambil sikap terhadap informasi yang menghubungkan klub dengan tertundanya pembayaran hak Persib.
Somasi tersebut menjadi langkah Persija untuk merespons penyebaran informasi yang dinilai mengaitkan mereka dengan persoalan keuangan antara Persib dan PT LIB.
Meski demikian, persoalan utama yang perlu dibedakan adalah hubungan antara Persija dan isu yang beredar dengan persoalan administrasi piutang Persib kepada operator kompetisi. Keduanya merupakan hal berbeda dan tidak dapat disimpulkan sebagai satu persoalan tanpa bukti yang mendukung.
Transparansi LIB Jadi Perhatian Klub
Polemik ini turut menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan hak komersial klub sepak bola profesional. Hak siar, rating, dan berbagai komponen pendapatan kompetisi merupakan bagian penting dari hubungan finansial antara klub dan operator liga.
Dalam kasus Persib, angka Rp9,45 miliar yang tercantum dalam surat konfirmasi piutang juga belum memasukkan hak siar dan rating musim 2025/2026. Karena itu, nominal tersebut tidak bisa langsung dianggap sebagai keseluruhan hak yang masih harus diterima Persib.
Proses rekonsiliasi diperlukan untuk memastikan kesesuaian pencatatan antara kedua pihak. Konfirmasi mengenai rincian dan status pembayaran akan membantu menjelaskan persoalan secara lebih utuh, sekaligus mengurangi ruang bagi spekulasi di media sosial.
Rivalitas Persib dan Persija Tak Perlu Meluas ke Luar Lapangan
Persib dan Persija merupakan dua klub dengan basis pendukung besar dan rivalitas panjang di sepak bola Indonesia. Karena itu, informasi yang mengaitkan keduanya kerap mendapat perhatian luas, termasuk ketika persoalan yang muncul sebenarnya berkaitan dengan administrasi kompetisi.
Somasi Persija menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai klub dapat berujung pada persoalan hukum apabila pihak yang bersangkutan menilai informasi tersebut merugikan.
Meski begitu, substansi persoalan antara Persib dan PT LIB tetap perlu dilihat berdasarkan dokumen, klarifikasi resmi, serta hasil rekonsiliasi kedua pihak.
Publik juga perlu membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dari narasi yang beredar di media sosial. Dengan begitu, polemik administrasi tidak berkembang menjadi tudingan antarklub yang belum terbukti.
