BANDUNG,TM.ID: Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam menyatakan, sanksi paling berat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melanggar UU ASN, kode etik, dan SKB 5 Kementerian/Lembaga Nomor 2 Tahun 2022 bisa diberhentikan. Namun, kata Zacky Bawaslu sifatnya hanya merekomendasikan.
“Bawaslu itu merekomendasi, misalkan terbukti yang bersangkutan melanggar UU ASN, kode etik atau disiplin ASN yang diatur di SKB 5 Kementerian/Lembaga No 2 Tahun 2022. Sanksi paling beratnya bisa pemberhentian, tapi kalau yang di Jabar belum, nanti KASN yang menjatuhkan sanksi,” ucap Zacky di sela acara sosialisasi penguatan netralitas ASN pada pemilu serentak 2024, di Aula Barat Gedung Sate, Senin (22/1/2024).
Acara sosilasiasi tersebut dihadiri 27 kepala daerah kabupaten/kota selaku pembina kepegawaian. Sosialisasi penguatan dilakukan oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
BACA JUGA: Soal Temuan 20 Kasus Netralitas ASN, Bey: Tak Melibatkan ASN Pemprov Jabar
Zacky juga menyebutkan, hingga saat ini ada 67 temuan dan laporan pelanggaran Pemilu 2024, 20 di antaranya merupakan pelanggaran netralitas ASN yang terdiri dari 8 kasus netralitas ASN pemda kabupaten/kota, 8 kepala desa, dan 4 perangkat desa.
“Ada 67 temuan dan laporan, 20 di antaranya kasus netralitas ASN, kepala desa dan perangkat desa. Ada yang sedang berjalan, juga sudah putus rekomendasi ke KASN,” sebut Zacky.
Zacky berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi netralitas ASN para kepala daerah selaku pembina ASN di wilayah masing-masing menguatkan kembali komitmen untuk menjunjung tinggi netralitas sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN dan aturan yang menaungi pemilu.
“Semoga 20 kasus yang sudah ditangani ini menjadi yang terakhir dalam pemilu 2024 bahkan sampai pilkada 2024 mendatang,” harapnya.
(Budis)
